REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Duta Besar Swedia untuk PBB Olof Skoog pada Rabu (11/4) memperingatkan agar tak ada aksi militer terhadap Suriah, setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan melancarkan serangan rudal.
"Apa yang rakyat Suriah inginkan dan perlukan adalah perdamaian dan keadilan, bukan penghukuman atau peningkatan militer lebih lanjut. Itu juga menjadi reaksi bagi campur tangan militer yang direncanakan dan lain-lain," kata Skoog kepada wartawan di Markas Besar PBB di New York.
"Apa pun yang terjadi sekarang harus sejalan dengan hukum internasional," kata Skoog sebelum berjalan ke dalam ruang Dewan Keamanan untuk menghadiri pertemuan mengenai Mali.
Ketika ditanya apakah aksi militer terhadap Suriah memerlukan pengesahan Dewan Keamanan, Skoog berkata, "Piagam (PBB) sangat jelas mengenai campur-tangan militer."
Skoog menyampaikan kekecewaan atas kegagalan Dewan Keamanan untuk mensahkan resolusi yang berkaitan dengan penggunaan senjata kimia di Suriah. "Dewan Keamanan gagal memikul tanggung-jawabnya kemarin," katanya seperti dilansir Xinhua.
Swedia mendukung rancangan AS mengenai mekanisme penyelidikan baru bagi penggunaan senjata kimia di Suriah dan berpendapat itu adalah cara terbaik untuk maju, katanya. Tapi rancangan tersebut, yang meraih 12 dari 15 anggota Dewan Keamanan, diveto oleh Rusia.
"Satu teks tandingan oleh Rusia sama sekal tak memiliki peluang untuk disahkan," katanya.
Swedia, yang telah memperkirakan kebuntuan bakal terjadi, pada Senin (9/4) mengedarkan rangan resolusi yang sangat dapat dipercaya, sangat berkompromi guna menemukan landasan bersama di Dewan Keamanan untuk mendukung penyelidikan oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) untuk memeriksa dugaan serangan kimia di Douma. Rusia mengubah usulan Swedia tersebut dan mengajukannya sebagai rancangan resolusi ketiga untuk disahkan melalui pemungutan suara pada Selasa (10/4).
Namun, menurut Skoog, anggota Dewan Keamanan tak siap untuk terlibat karena alasan politik, yang tak memiliki kaitan apa pun dengan isi rancangan itu. Teks ketiga gagal disahkan sebab rancangan tersebut hanya memperoleh lima suara dukungan.
Misi Pencari Fakta OPCW akan pergi ke Suriah dan menyelidiki serangan di Douma. "Akan ada penyelidikan. Masalahnya ialah tak ada kelanjutan, yang akan menetapkan tanggung-jawab, kesalahan dan pertanggung-jawaban. Itu harus dieelesaikan," kata Skoog.
Mekanisme Penyelidik Gabungan antara OPCW dan PBB, yang dibentuk oleh Dewan Keamanan untuk tujuan pertanggung-jawaban mengenai penggunaan senjata kimia di Suriah, berhenti pada November 2017, setelah Rusia menghalangi pembaruan mandatnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
