REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Pemimpin Uni Eropa pada pekan depan kembali memperpanjang sanksi ekonomi terhadap Rusia terkait campur tangan Moskow terhadap masalah Ukraina, hingga Januari tahun depan, kata diplomat. Sanksi menyasar bidang energi, pertahanan, dan finansial Rusia itu selalu diperpanjang setiap enam bulan sejak pertama kali dijatuhkan pada pertengahan 2014 setelah Kremlin mencaplok Krimea dari Kiev dan membantu gerilyawan, yang memerangi pemerintah pusat di kawasan timur Ukraina.
Pertemuan pemimpin Uni Eropa di Brussels pada 28-29 Juni mendatang menyepakati perpanjangan enam bulan, yang melarang warga di kelompok tersebut melakukan kerja sama usaha dengan Rusia. Moskow menegaskan tidak akan mengembalikan Krimea, sementara perang di Ukraina timur telah menewaskan lebih dari 10.000 orang. Perang itu mereda, meskipun pertempuran sesekali masih terjadi.
Keputusan perpanjangan sanksi merupakan lanjutan atas perundingan antara tujuh negara paling maju (G7) yang pada awal bulan ini bertemu di Kanada. Kelompok itu pada awalnya beranggotakan delapan negara (G8), menjadi G7 setelah Rusia dikeluarkan pada 2014 terkait aneksasi terhadap Krimea.
Sejak saat itu, pemimpin negara besar selalu menggunakan pertemuan tahunan untuk menggalang sikap mereka terhadap Rusia. Pada tahun ini, mereka mendesak Moskow untuk berhenti merusak demokrasi di negeri orang.
"Kami menilai bahwa perpanjangan sanksi ini berkaitan dengan kegagalan Rusia untuk menunjukkan komitmen terhadap implementasi Perjanjian Damai Minsk dan menghormati kedaulatan Ukraina," kata G7.
Sementara itu, Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, mengatakan bahwa dirinya ingin memasukkan kembali Rusia ke dalam G8, namun tetap menandatangani perpanjangan sanksi dalam pertemuan di Kanada.
"Italia menegaskan pentingnya dialog dengan Rusia, namun bukan berarti bahwa sanksi-sanksi ini bisa berakhir hanya dalam satu malam," kata Conte.
Selain berseteru soal Ukraina, Uni Eropa juga berbeda sikap soal peran Rusia terhadap perang di Suriah dan konflik lain di Timur Tengah. Uni Eropa menuding Moskow bertanggung jawab terhadap serangan menggunakan gas saraf buatan militer Rusia terhadap mantan mata-mata negara tersebut, yang tinggal di Inggris. Moskow membantah tudingan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
