REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA -- Sekitar 2.000 pencari suaka akan dipindahkan dari kamp penuh sesak di pulau Lesbos Yunani. Rencana pemindahan akan dilakukan bulan ini.
Dilansir Aljazirah, Rabu (19/9), juru bicara pemerintah Dimitris Tzanakopoulos mengatakan pengungsi yang berada di Moria akan dikirim ke daratan sehingga klaim suaka mereka dapat diperiksa. Kamp Moria menampung 9.000 orang. Padahal kamp itu hanya diperuntukan bagi 3.100 orang.
"Situasi di Moria memang sulit, itu memang pada batasnya," kata Tzanakopoulos.
Gubernur daerah Christina Kalogirou mengecam kondisi di kamp karena kondisi yang tidak layak. Ia mengancam menutup fasilitas tersebut kecuali kondisi membaik.
Doctors Without Borders (MSF) menyerukan evakuasi darurat bagi orang-orang yang rentan ke daratan dan negara-negara Uni Eropa lainnya. Hal itu untuk menghindari upaya bunuh diri dan tindakan kekerasan di antara anak-anak di Moria, serta kasus-kasus serangan seksual.
"Ini adalah tahun ketiga MSF menyerukan kepada otoritas Yunani dan Uni Eropa untuk bertanggung jawab atas kegagalan kolektif mereka dan untuk menempatkan solusi berkelanjutan untuk menghindari situasi bencana ini," kata kepala misi MSF di Yunani Louise Roland-Gosselin.
Tzanakopoulos mengatakan sekitar 3.000 orang dipindahkan dari Moria ke daratan selama musim panas dan 700 orang lainnya dipindahkan pekan lalu. Sebanyak 2.000 lainnya akan dipindahkan pada akhir September.
Ribuan orang yang melarikan diri dari kekerasan dan kemiskinan di negara mereka masih berdatangan di pulau-pulau Yunani dari pantai Turki. Antara Jumat dan Ahad, lebih dari 600 orang telah mencapai Lesbos.
Berdasarkan kesepakatan 2016 antara Uni Eropa dan Turki untuk menghentikan aliran pengungsi ke Eropa disebutkan mereka yang tiba di pulau-pulau Yunani akan ditahan di kamp-kamp tahanan. Pengungsi akan menghadapi deportasi kembali ke Turki kecuali permohonan suaka mereka disetujui.
Tetapi persyaratan aplikasi yang begitu banyak menyebabkan kondisi di kamp-kamp pulau Yunani menjadi tidak kondusif. Bahkan, hal itu tetap terjadi pada saat pihak berwenang memindahkan ratusan orang ke daratan.
"Apa yang sedang dicoba dilakukan oleh pemerintah Yunani adalah mengurangi waktu yang diperlukan bagi keputusan untuk mengeluarkan atau menolak suaka. Tapi selalu ada kenyataan yang harus dihadapi," kata Tzanakopoulos.
Menurutnya, pemerintah mencoba untuk menyeimbangkan kondisi hak asasi manusia atau berusaha mengurangi kepadatan pulau-pulau secepat mungkin.
Namun, ia menekankan masalah imigrasi hanya bisa diselesaikan jika semua negara Eropa setuju untuk mengambil beberapa pencari suaka. Beberapa negara UE - terutama Kelompok Visegrad Hongaria, Polandia, Republik Ceko, dan Slovakia - sebagian besar menolak mengambil pengungsi.
"Satu-satunya cara untuk solusi keseluruhan untuk krisis imigrasi adalah pembagian pengungsi yang setara dan proporsional di seluruh Eropa. Dan selama negara-negara Visegrad bersikeras pada anti-Eropa, anti-kemanusiaan masalahnya akan tetap ada," kata Tzanakopoulos.
Provinsi Siprus juga telah mengalami peningkatan orang yang tiba di sana untuk mengklaim suaka. Menteri Dalam Negeri Constantinos Petrides mengatakan tidak mungkin bagi Siprus yang memiliki lebih dari satu juta populasi untuk menyerap sejumlah besar pengungsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
