REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik penggunaan sanksi ekonomi sebagai senjata dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (25/9). Hal itu buntut dari penahanan seorang pendeta Amerika di Turki.
"Tak satu pun dari kita dapat tetap diam terhadap pembatalan perjanjian komersial semena-mena, penyebaran prevalensi proteksionisme dan penggunaan sanksi ekonomi sebagai senjata," ujar Erdogan kepada Majelis Umum PBB dikutip dari AFP, Rabu (26/9).
Hubungan antara Washington dan Ankara mencapai titik buntu pada Agustus lalu. Presiden AS Donald Trump ketika itu mengesahkan tarif baru dua kali lipat pada aluminium dan baja yang diimpor dari Turki.
Lira Turki telah terpukul di pasar mata uang yang kehilangan hampir 40 persen nilainya terhadap dolar AS tahun ini. Hal ini memicu kekhawatiran di Turki dari krisis ekonomi besar-besaran.
"Tidak ada yang ingin dunia mengalami perpecahan ekonomi baru," kata Erdogan.
Ia tidak menuduh AS secara langsung tetapi menunjuk ke negara-negara yang terus berusaha menciptakan kekacauan. "Sangat mudah menciptakan kekacauan tetapi sulit untuk menegakkan kembali ketertiban, dan hari ini beberapa negara terus berusaha menciptakan kekacauan," tutur Erdogan.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dia berharap Turki akan membebaskan pendeta Amerika, Andrew Brunson. Pendeta itu telah ditahan selama hampir dua tahun atas tuduhan teror. Pompeo berharap pendeta tersebut dapat dibebaskan pada bulan ini.
Baca juga, Trump Terlambat Datang di Sidang Umum PBB
Ikuti Whatsapp Channel Republika
