Senin 10 Dec 2018 12:44 WIB

Ekonomi Prancis Terguncang Akibat Demonstrasi Rompi Kuning

Menteri Keuangan Prancis menilai demonstrasi jadi bencana ekonomi.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini
Aksi unjuk rasa rompi kuning di Kota Paris, untuk memprotes kenaikan harga dan reformasi ekonomi.
Foto: AP//Claude Paris
Aksi unjuk rasa rompi kuning di Kota Paris, untuk memprotes kenaikan harga dan reformasi ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan gelombang demonstrasi rompi kuning merupakan bencana bagi perekonomian negaranya. Hal itu dia sampaikan ketika mengunjungi toko-toko dan restoran yang dirusak massa pada Ahad (9/12).

"Ini adalah bencana bagi perdagangan, ini adalah bencana bagi perekonomian kita," ujar Le Maire, dikutip laman the Independent.

photo
Aksi unjuk rasa rompi kuning di Kota Paris, untuk memprotes kenaikan harga dan reformasi ekonomi.

Ia mengatakan Prancis harus siap menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun 2018. "Kita harus mengharapkan perlambatan baru pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun karena (aksi) protes (massa) 'rompi kuning'," ujarnya.

Pada Sabtu pekan lalu, demonstran rompi kuning menyerang toko-toko dan restoran di Paris. Mereka melempari bangunan-bangunan tersebut dengan batu. Tak hanya itu, massa pun membakar mobil yang terparkir di sekitarnya.

Aksi tersebut segera direspons oleh personel kepolisian dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah demonstran. Otoritas berwenang mengungkapkan sebanyak 135 orang terluka akibat kejadian pada Sabtu pekan lalu.

Sejak November Prancis telah menghadapi protes akibat naiknya pajak dan harga bahan bakar minyak. Aksi yang semula hanya terjadi sporadis, tiba-tiba berubah menjadi gerakan nasional.Demonstrasi tersebar ke seluruh daerah di Prancis.

Salah satu daerah yang terimbas aksi demonstrasi cukup parah adalah Paris. Massa tak hanya merusak dan menjarah toko-toko, tapi juga membakar sejumlah mobil.

Karena situasi mulai tak terkendali, Pemerintah Prancis akhirnya memutuskan menangguhkan kebijakan kenaikan pajak dan harga bahan bakar minyak pekan lalu. Namun saat ini tuntutan massa telah bertambah. Mereka turut meminta pemerintah menaikkan jatah pensiunan pegawai, meningkatkan upah minimum, pemulihan pajak kekayaan, serta pencabutan pajak lainnya.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement