REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan akan meningkatkan upah minimum dan membatalkan rencana kenaikan pajak jaring pengaman sosial bagi para pensiunan yang berpenghasilan kurang dari 2.000 euro. Langkah ini diambil untuk menenangkan para demonstran 'rompi kuning'.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada Senin (10/12) malam seperti dikutip the Guardian, Macron mengakui sikapnya yang mungkin telah menyakiti hati rakyatnya. Macron mengatakan, ia telah mendengar dan memahami kemarahan para demonstran.
Macron juga mengakui belum bisa memberikan solusi cepat sejak pemilihannya. "Saya mungkin telah memberi Anda kesan bahwa ini bukan perhatian saya, bahwa saya memiliki prioritas lain. Saya mengambil bagian dari tanggung jawab saya. Saya tahu saya telah menyakiti sebagian dari Anda dengan kata-kata saya," ujar Presiden Macron.
Pada pernyataan sebelumnya, Macron menolak untuk mengembalikan pajak kekayaan atau mundur dari agenda reformasi pada 2019, termasuk soal pemeriksaan dana pensiun, tunjangan pengangguran dan pengeluaran publik.
"Kami akan menanggapi urgensi ekonomi dan sosial dengan langkah-langkah yang kuat, dengan memotong pajak lebih cepat, dan menjaga pengeluaran kami di bawah kontrol, tetapi tidak dengan mengubah rencana," katanya dalam pidato yang disiarkan televisi. "Gaji seorang pekerja dengan penghasilan dasar akan meningkat 100 euro per bulan mulai tahun 2019," kata Macron.
Baca juga, Demonstran Rompi Kuning: Ada Ketidakadilan Sosial di Prancis.
Dalam pernyataan 13 menitnya, Presiden berusia 40 tahun itu mengatakan, aksi unjuk rasa ratusan ribu orang yang memicu kericuhan dan kekerasan tidak dapat berterima. Tidak ada alasan untuk membenarkan penyerangan terhadap petugas kepolisian. "Tidak ada kemarahan yang membenarkan menyerang seorang perwira polisi, seorang polisi, atau merusak toko atau bangunan umum," ujarnya.
Prancis Bergolak
PDemi menenangkan para pengunjuk rasa, Macron dan pemerintahannya juga akan meminta pengusaha swasta untuk membayar bonus akhir tahun kepada para pekerja mereka jika mampu.
Para pengunjuk rasa selama sebulan penuh memblokade jalan nasional di Paris yang berkahir pada perusakan dan penjarahan. Aksi itu merugikan perekonomian Prancis dengan kerugian sekitar 1,5 miliar dolar AS.
Lawan politik, mengkritik tanggapan Macron pada Senin sebagai tanggapan yang menurut mereka tidak cukup. "Emmanuel Macron mengira dia bisa memberikan sejumlah uang tunai untuk menenangkan pemberontakan warga yang marag," kata Jean-Luc Melenchon, pemimpin dari partai sayap kiri, La France Insoumise seperti dikutip Aljazirah.
Salah satu pengunjuk rasa dari gerakan "rompi kuning", Benjamin Cauchy tampak tidak yakin dengan pernyataan Macron.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
