REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Prancis akan menutup Menara Eiffel dan beberapa destinasi wisata lainnya menjelang unjuk rasa 'rompi kuning' keempat yang dinamakan Act IV. Mereka juga akan menempatan ribuan polisi untuk mengamankan Paris agar dapat menghentikan kerusuhan seperti yang terjadi pekan lalu.
Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe mengatakan ada sekitar 89 ribu polisi yang ditugaskan untuk berjaga selama unjuk rasa pada Sabtu (8/12). Sebanyak 8.000 pasukan akan ditugas di Paris di mana pada pekan lalu para pengunjuk rasa menjarah toko-toko, membakar mobil, dan melempari rumah mewah dengan batu.
Setelah sepekan Prancis tenang, pemerintahan Presiden Emmanuel Macron sepertinya mulai mencari solusi. Kepada Senat Prancis, Philippe mengatakan ia terbuka untuk melakukan langkah-langkah baru demi membantu pekerja upah rendah.
"Saya siap untuk melihat semua langkah yang akan membantu perkerja upah minimum tanpa menimbulkan kerusakan berlebih dalam daya saing dan bisnis kami," kata Philippe kepada Mejelis Nasional Prancis, Jumat (7/12).
Sementara itu, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan ia sudah siap mempercepat pemotongan pajak bagi rumah tangga dan ia juga ingin bonus pekerja tidak dipotong pajak. Taburan janji manis untuk menahan gejolak amarah publik dimulai ketika Philippe menurunkan kenaikan pajak bahan bakar, untuk pertama kalinya pemerintahan Macron membatalkan kebijakan mereka.
Lima hari setelah kerusuhan terburuk di Paris sejak 1968 terjadi pemerintah Prancis masih gagal menenangkan pemberontakan rakyat mereka. Jika kerusuhan pada pekan lalu terulang maka akan menjadi pukulan keras bagi perekonomian Prancis dan meningkatkan keraguan pemerintahan Macron dapat terus bertahan.
Philippe mengatakan pemerintah Prancis akan melakukan segalanya untuk menjaga ketertiban. Enam pertandingan divisi utama Prancis sudah dibatalkan. Pihak berwenang Prancis juga sudah meminta puluhan museum, tempat wisata, pusat perbelanjaan dan restoran ditutup pada saat unjuk rasa terjadi. Hal itu termasuk tempat-tempat yang menjadi ikon Paris seperti Menara Eiffel dan Museum Louvre. Pemerintah lokal di 15 wilayah di sekitar Paris juga sudah diminta untuk menyingkirkan semua benda yang dapat digunakan untuk melakukan pengerusakan.
"Kami tidak menghadapi orang-orang yang datang ke sini untuk protes, tapi ingin menghancurkan dan kami tidak ingin memiliki sarana yang bebas mereka gunakan," kata Philippe di stasiun televisi TF1.
Selain jumlah polisi yang ditingkatkan, pemerintah Prancis juga akan menggunakan 12 kendaraan lapis baja milik gendarmerie (komponen militer dengan yurisdiksi penegakan hukum sipil) untuk pertama kalinya sejak 2005 ketika kerusuhan terjadi di pinggir kota Paris. Ada kekhawatiran unjuk rasa disusupi kelompok sayap-kanan garis keras dan kiri radikal seperti Black Bloc.
Pemerintah Prancis juga mempertimbangkan untuk menggunakan pasukan anti-teror untuk berpatroli menjaga gedung-gedung pemerintahan. Kota-kota lainnya di seluruh Prancis, seperti Bordeaux, diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan.
Dikhawatirkan pengunjuk rasa memilih melakukan demonstrasi kesuluruh penjuru Prancis dibandingkan harus menghadapi pengamanan yang ketat di Paris. Undangan unjuk rasa IV Act sudah tersebar di media sosial.
Baca: Macron akan Tanggapi Demonstrasi Rompi Kuning
Ikuti Whatsapp Channel Republika
