REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pemerintah Prancis meminta Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berhenti mencampuri urusan politik domestiknya. Hal itu dinyatakan setelah Trump mengomentari gelombang demonstrasi yang cukup menggoyahkan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian pada Ahad (9/12, mengatakan, Paris tidak pernah ikut mencampuri urusan politik domestik AS. Washington, kata dia, harus melakukan hal yang sama.

"Saya mengatakan kepada Donald Trump, kami tidak mengambil bagian dalam debat Amerika, marilah kita menjalani hidup bangsa kita," ujarnya Le Drian. 

Baca juga,  Demonstran Rompi Kuning: Ada Ketidakadilan Sosial di Prancis.

Pada Sabtu pekan lalu, Trump mengomentari aksi demonstrasi yang tengah merebak di Prancis dan mengaitkannya dengan kesepakatan iklim Paris. "Kesepakatan (iklim) Paris tidak berjalan dengan baik untuk Paris. Protes dan kerusuhan terjadi di seluruh Prancis," kata Trump melalui akun Twitter-nya.

Polisi Prancis mengamankan aksi demonstrasi di Paris.

Sebelumnya Trump telah menyanjung keputusannya untuk menarik AS dari kesepakatan iklim Paris. Hal tersebut dia kemukakan setelah Macron memutuskan menangguhkan kebijakan kenaikan pajak dan harga bahan bakar minyak yang menjadi pemicu utama menjalarnya demonstrasi di Prancis.

"Saya senang teman saya @EmmanuelMacron dan para pemrotes di Paris setuju dengan kesimpulan yang saya capai dua tahun lalu (terkait kesepakatan iklim Paris)," ujar Trump lewat akun Twitter-nya pada 4 Desember.

"Kesepakatan (iklim) Paris itu sangat salah karena meningkatkan harga energi untuk negara-negara yang bertanggung jawab sambil menutup-nutupi beberapa pencemar terburuk," kata Trump.

Pada November lalu, gerakan massa yang memprotes kebijakan kenaikan pajak dan harga bahan bakar minyak mulai terbentuk di Prancis. Gerakan yang semula berskala kecil itu kemudian berubah menjadi gelombang demonstrasi dengan cakupan nasional.

Tak hanya menyuarakan protes, massa yang mayoritas menggunakan rompi kuning, berbuat onar dengan membakar mobil dan menjarah toko-toko, terutama di Paris. Ratusan demonstran telah ditangkap kepolisian Prancis. 

Kejadian itu memaksa pemerintahan Macron menangguhkan kebijakan kenaikan pajak dan harga bahan bakar minyak. Namun saat ini tuntutan massa telah bertambah. Mereka turut meminta pemerintah menaikkan jatah pensiunan pegawai, meningkatkan upah minimum, pemulihan pajak kekayaan, serta pencabutan pajak lainnya.

Tuntutan massa itu menjadi tantangan baru bagi pemerintahan Macron. Sebab sejak demonstrasi rompi kuning mulai merebak, popularitas Macron telah terhempas ke level terendah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika