REPUBLIKA.CO.ID, PARIS— Tiga perempat rakyat Prancis tidak gembira dengan cara Presiden Emmanuel Macron dan pemerintahannya memerintah negara itu, dengan mayoritas ingin melihat langkah lebih untuk mendorong penghasilan rumah tangga. Demikian hasil survei yang dirilis, Kamis (3/1).
Gelombang unjuk rasa "rompi kuning" dalam dua bulan terakhir telah mengguncang kepresidenan Macron, memaksanya mengambil konsesi kebijakan termasuk menghapus rencana kenaikan pajak bahan bakar guna meredam kemarahan rakyat atas anggapan pemerasan terkait anggaran keluarga.
Menghadapi tantangan berat terhadap pemerintahannya yang sudah berlangsung 20 bulan, Macron telah berjanji sejak itu untuk menekankan pada janji-janji reformasi yang lain, seperti menangani tunjangan pengangguran atau merombak layanan sipil, bahkan sementara gerakan protes terus bergolak.
Hanya 25 persen saja dari orang-orang yang disurvei Odoxa & Dentsu Consulting untuk Franceinfo dan surat kabar Figaro mengatakan, mereka puas dengan aksi dan langkah-langkah pemerintah Prancis sejak Macron naik ke tampuk kekuasaan pada pertengahan 2017.
Jajak pendapat dengan mensurvei 1.004 responden, dilakukan pada 2 dan 3 Januari, dibandingkan dengan satu survei lain pada April 2018, ketika 59 persen dari orang-orang yang disurvei tidak gembira dengan pemerintah dibandingkan 75 persen sekarang.
Prioritas politik terbesar bagi 54 persen dari rakyat Prancis menemukan langkah-langkah untuk mendorong daya beli, menurut jajak pendapat itu, sedangkan pengurangan pengangguran, nomor satu yang sudah lama mencemaskan, turun menjadi perhatian keempat yang paling mendesak.
Dukungan bagi demonstrasi "rompi kuning", yang mengakibatkan gangguan dan kerusakan kepada Paris dan kota-kota besar lainnya, telah menyusut dibandingkan survei-survei sebelumnya, dan setelah usaha Macron untuk memenuhi beberapa tuntutan pengunjuk rasa.
Sebanyak 55 persen dari orang-orang yang disurvei mengatakan mereka berpendapat protes-protes itu hendaknya jalan terus, dibandingkan dengan 54 persen pada 11 Desember dan 66 persen pada 22 November beberapa saat setelah gerakan itu pecah.
Kerugian
Sementara itu, kerugian yang diperkirakan akibat protes oleh kelompok "rompi kuning" di Paris, guna menentang pajak bahan bakar berjumlah jutaan dolar AS, kata media lokal, Senin (3/12).
Anne Hidalgo, Wali Kota Paris, mengatakan kepada France 3, satu lembaga penyiaran lokal, bahwa ia memperkirakan kerusuhan pada membuat Paris, menderita kerugian "antara tiga dan empat juta euro".
Ribuan pemrotes "rompi kuning" telah berkumpul di Paris dan beberapa kota besar lain untuk memprotes pajak bahan bakar Presiden Macron, yang kontroversial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
