REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Kandidat favorit perdana menteri Inggris Boris Johnson absen dalam debat televisi. Penantang terdekatnya, Jeremy Hunt mempertanyakan kemampuannya bernegosiasi dengan Brexit. Ini setelah Johnson menghindari debat televisi pertama dari kontes kepemimpinan Konservatif.
"Di mana Boris? Jika timnya tidak akan membiarkan dia keluar untuk berdebat dengan lima rekan yang cukup ramah, bagaimana dia akan menangani 27 negara Uni Eropa? Dia seharusnya ada di sini," ucap Hunt menanggapi kandidat yang absen, 25 menit setelah debat, dilansir di Aljazirah, Senin (17/6).
Kursi mantan menteri luar negeri itu dikosongkan dalam program Channel 4. Untuk perdana menteri Inggris berikutnya akan diputuskan oleh anggota parlemen Konservatif.
Deputi Direktur Inggris dalam lembaga riset Changing Europe, Simon Usherwood mengatakan debat itu bukan sebuah hal yang memutarbalikkan keadaan. Ketidakhadiran Johnson ini akan menyisakan penasaran bagi banyak orang.
Johnson mengundurkan diri sebagai menteri luar negeri sebagai protes atas kesepakatan Brexit yang dicapai dengan Uni Eropa (UE) oleh Perdana Menteri Theresa May. Johnson memenangkan 114 suara anggota parlemen dalam putaran pertama pemungutan suara pekan lalu. Ini memberinya kepemimpinan untuk menggantikan May.
Namun, para pengamat akan mengamati dengan seksama bagaimana ia terlibat dalam debat BBC yang dijadwalkan untuk Selasa, setelah setidaknya satu dari kandidat tadi malam tersingkir. "Satu-satunya pertanyaan nyata adalah: akankah Boris merusak peluangnya dalam debat berikutnya?" ucap seorang dosen politik Inggris di Universitas Liverpool, David Jeffery yang telah mempelajari Partai Konservatif.
Pemimpin Konservatif dewan Walsall wilayah di West Midlands, Mike Bird yang memberikan suara besar untuk Brexit mengatakan keraguannya pada Johnson. "Dia adalah orang yang akan kalah dalam pemilihan ini," kata dia.
Di samping itu, mantan sekretaris Brexit, Dominic Raab diserang secara terus-menerus atas isyarat pekan lalu siapa pun yang menjadi perdana menteri berikutnya dapat menunda parlemen untuk memaksa Brexit tanpa adanya kesepakatan. Langkah ini menurut para ekonom akan menjadi bencana.
Menteri Dalam Negeri Sajid Javid, salah satu pesaing dalam perlombaan, mengatakan kepada hadirin, "Kami tidak memilih seorang diktator negara kami, kami memilih seorang perdana menteri dari salah satu negara demokrasi parlementer paling bangga di dunia," kata Javid.
Sekretaris Lingkungan Michael Gove juga menambah tekanan pada Raab. "Salah satu alasan mengapa saya berpendapat mengapa kita harus meninggalkan Uni Eropa adalah untuk membuat parlemen kita lebih kuat, untuk menghidupkan kembali demokrasi kita," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
