REPUBLIKA.CO.ID, NAY PYI TAW -- Beberapa bulan sebelum pemilihan umum di Myanmar tahun ini, ratusan ribu Muslim tidak berada di daftar pemilih. Agar tercatat dalam daftar pemilih, mereka harus membuktikan kewarganegaraan tanpa menggunakan kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah.
Namun, syarat itu dibatalkan dan memaksa mereka hidup tanpa hak pilih.
Hal ini hanyalah penghinaan terbaru bagi beberapa juta Muslim di negara yang dikuasai militer itu. Mereka menghadapi diskriminasi dan telah menjadi sasaran pembunuhan oleh umat Budha radikal. Beberapa anggota parlemen Muslim juga dilarang maju untuk pemilihan kembali.
Di barat laut, ratusan ribu etnis Rohingya yang merupakan kelompok mayoritas Muslim telah ditolak hak kewarganegaraannya. Keberadaan mereka terbatas pada desa-desa dan kamp-kamp yang suram.
Di sisi lain, sebuah gerakan demokrasi Myanmar bersiap untuk mengambil kekuasaan setelah kemenangan dalam pemilu pekan lalu. Umat Islam di sana bertanya-tanya apakah kehidupan mereka akan meningkat di bawah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Liga Nasional Demokrasi atau partai NLD ini.
"Kami memiliki prioritas lain. Perdamaian, transisi kekuasaan damai, pembangunan ekonomi dan reformasi konstitusi," kata seorang pemimpin senior partai, U Win Htein dilansir dari New York Times beberapa waktu lalu.
Mengacu pada Rohingya, ia menggunakan bahasa yang sama dengan yang digunakan oleh pemerintah saat ini. Win Htein mengatakan mereka sebagian besar adalah imigran ilegal yang harus ‘kembali’ ke Bangladesh.
Tapi, ia melanjutkan, pihaknya harus berurusan dengan pemerintah Bangladesh karena hampir semua dari mereka berasal dari sana.
Partai itu menang dalam pemilihan 8 November yang telah banyak dirayakan sebagai terobosan lahirnya demokrasi di negara mayoritas Buddha tersebut. Namun, itu adalah saat pahit bagi Muslim Myanmar yang semakin diperangi. Banyak dari mereka telah menempatkan keyakinan mereka kepada Daw Aung San Suu Kyi, pemenang Nobel Perdamaian sekaligus ikon demokrasi nasional dan pemimpin partai NLD.
Para ahli mengatakan, Muslim Rohingya berharap tidak ada perubahan drastis dalam kebijakan pemerintah terhadap umat Islam, setidaknya kebijakan tidak akan menjadi lebih buruk bagi mereka. Meskipun pemimpin NLD tidak membuat janji kampanye untuk mengakhiri diskriminasi terhadap Muslim, analis yakin partai tersebut tidak ingin menyerang umat Islam di sana.
Baca: Enam Staf Maskapai Rusia Tewas dalam Serangan Mali
Ikuti Whatsapp Channel Republika
