REPUBLIKA.CO.ID, SAN FRANCISCO -- Beberapa pegawai Microsoft meminta perusahaan mereka membatalkan kontrak perangkat keras senilai 480 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk dipasok ke militer AS. Sabtu (23/2) sebanyak 94 pegawai Microsoft menandatangani petisi meminta perusahaan mereka berhenti mengembangkan 'semua teknologi senjata'.
Tiga orang pekerja yang mengorganisir petisi ini memberi contoh tahun lalu para pekerja salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia tersebut juga memprotes kerja sama perusahaan mereka dengan pemerintah dalam pengembangan teknologi termuktahir. Microsoft memenangkan kontrak untuk memasok teknologi ke militer AS pada bulan November lalu. Mereka diminta untuk memasok setidaknya 2.500 prototipe augmented reality (pelantang telinga realitas tertambah), teknologi yang menggabungkan benda maya ke dalam sebuah lingkungan nyata.
Pemerintah AS teknologi tersebut akan digunakan untuk latihan perang atau meningkatkan kemampuan 'membunuh, mobilitas dan kesadaran situasi' pasukan di medan perang. Dalam pernyataannya Microsoft mengatakan mereka selalu menghargai feedback pegawai mereka.
Dilansir Reuters, Presiden dan Chief Legal Officer Microsoft Brad Smith mengunggah tulisan di blognya yang berisi tentang komitmen perusahaannya dalam membantu militer AS dan terus mengadvokasi Undang-undang yang memastikan penggunaan teknologi baru yang bertanggung jawab. Sementara itu militer AS belum menanggapi permintaan komentar tentang hal ini.
Banyak pemerintah yang ingin mendapatkan manfaat dari keahlian perusahaan teknologi. Tapi hubungan mereka yang sudah rumit mendapatkan tantangan terbaru lewat menolakan para pegawai perusahaan teknologi.
Sebelumnya pegawai Alphabet, perusahaan induk Google, mendorong perusahaan mereka untuk mengumumkan tidak akan memperpanjang kontrak dengan Pentagon. Mereka memiliki kontrak untuk memasok teknologi kecerdasan artifisial yang digunakan untuk menganalisa gambar yang diambil drone militer AS.
Di kasus lainnya kritik karyawan telah menarik perhatian publik yang lebih besar. Seperti kontrak senilai 10 miliar dolar AS untuk teknologi komputasi awan yang belum disahkan dan beberapa kontrak lainnya dengan Badan Bea Cukai dan Imigrasi AS.
Salah satu pegawai Microsoft yang tidak disebutkan namanya mengatakan mereka belum tahu apakah petisi tersebut dapat membuat kontrak dengan militer AS dibatalkan atau tidak. Pegawai lainnya mengatakan divisi komputasi awan yang bersaing dengan Google Cloud dan Amazon Web Services ingin mendapatkan lebih banyak kontrak dengan pemerintah.
Microsoft dikabarkan akan mengungkapkan perkembangan HoloLens. Sebuah headset untuk bisnis dan pemerintah dalam acara Mobile World Congress di Barcelona pada Ahad lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
