REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Jumlah korban jiwa akibat bentrokan antara pemrotes dan polisi di seluruh Mesir telah mencapai 30, kata Kementerian Kesehatan negeri itu, Selasa (22/11), sementara kerusuhan berkecamuk memasuki hari keempat berturut-turut.
Dua orang lagi tewas di ibu kota Mesir, Kairo, Selasa, demikian antara lain isi pernyataan Kementerian Kesehatan yang dikutip oleh kantor berita resmi negeri tersebut, MENA.
Sementara itu pemrotes terus bentrok dengan polisi di sekitar markas Kementerian Dalam Negeri di dekat Bundaran At-Tahrir di Kairo tengah.
Polisi telah terlibat bentrokan sporadis dengan pemrotes yang menuntut diakhirinya kekuasaan militer, kata kementerian itu sebagaimana dilaporkan AFP --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Rabu pagi.
Puluhan ribu pemrotes berkumpul di Bundaran At-Tahrir pada Selasa guna menuntut peralihan kekuasaan kepada sipil.
Pemimpin militer Mesir, yang menghadapi tekanan dari protes di jalan, telah berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada seorang presiden sipil paling lambat pada Juli dan mengeluarkan tawaran bersyarat bagi segera diakhirinya kekuasaan militer.
Panglima tertinggi Mohamed Hussein Tantawi, pemimpin dewan militer yang telah memerintah Mesir sejak penggulingan Hosni Mubarak pada 11 Februari, memberitahu rakyat negeri itu militer "tak berusaha dan tak mengingini kekuasaan".
"Militer siap kembali ke barak secepatnya jika rakyat mengingini itu melalui referendum rakyat, jika perlu," kata perwira yang berusia 76 tahun tersebut dalam penampilan mengejutkan melalui televisi pada Selasa.
Tapi pengunjuk-rasa di Bundaran At-Tahrir, yang tak mundur walaupun menghadapi gas air mata, mengejek perwira itu, dan menyebut referendum adalah taktik untuk membungkam. Mereka berteriak, "Pergi, pergi."
Setelah tengah malam, massa masih bergabung dengan ribuan orang yang menduduki daerah tersebut. Tantawi, yang kelihatan tidak yakin, mengatakan pemilihan anggota di parlemen akan dimulai tepat pada waktunya, mulai Senin depan, dan pemilihan presiden akan diselenggarakan pada Juni, jauh lebih cepat daripada rencana awal militer --yang mulanya berencana memerintah sampai akhir 2012 atau awal 2013.
Tantawi, yang berusaha meredam gejolak kemarahan rakyat --yang mengingatkan orang mengenai gerakan yang menggulingkan Mubarak, juga mengatakan dewan militer telah menerima baik pengunduran diri kabinet Perdana Menteri Essam Sharaf, yang akan diganti oleh pemerintah penyelamatan nasional guna memerintah Mesir menuju kekuasaan sipil.
Satu sumber militer mengatakan tawaran referendum Tantawi akan berlaku "jika rakyat menolak pidato panglima tertinggi tersebut", tapi ia tak menjelaskan bagaimana perasaan rakyat akan dinilai.
Tantawi diperkirakan akan memperhitungkan bahwa sebagian besar rakyat Mesir, yang tak tergerak oleh perubahan yang membuat pening, tak memiliki perasaan yang sama dengan pemrotes muda itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
