REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Para pejabat PBB, Kamis (30/5) bergabung dengan suara protes atas nasib sembilan pembelot Korea Utara (Korut) yang dipulangkan oleh Cina. Sembilan warga Korea Utara, banyak dari mereka adalah anak yatim, dikirim kembali ke negaranya pada awal pekan ini setelah dideportasi oleh Laos ke Cina.
"Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi "sangat prihatin tentang keamanan dan hak asasi manusia dari orang-orang itu jika mereka kembali ke Republik Demokrasi Rakyat Korea (Korea Utara)," kata Antonio Guterres, kepala badan pengungsi PBB, dalam satu pernyataan yang dilansir dari Yonhap, JUmat (31/5).
Ia mendesak semua negara untuk mematuhi prinsip "non-pemulangan paksa" sebagai prinsip inti hukum adat internasional. Dia menekankan setiap langkah yang menghindarkan kembalinya seseorang ke negara di mana hidupnya atau kebebasannya akan terancam.
Badan itu mengatakan, pihaknya sedang mencari informasi tentang keberadaan sembilan warga Korea Utara itu. Pihaknya juga menjalin kontak dengan pemerintah di Laos untuk menetapkan fakta-fakta awal di balik insiden itu dan untuk mencegah deportasi di masa depan terhadap orang-orang yang berisiko.
Seorang penyidik HAM PBB juga menyatakan kekhawatiran atas keselamatan warga yang dipulangkan Korea Utara itu, yang diperkirakan akan menghadapi hukuman berat, termasuk kerja paksa di kamp-kamp penjara politik. "Saya mengetahui hal yang sangat nyata tentang hukuman dan perlakuan yang mereka bisa hadapi," kata Marzuki Darusman, pelapor khusus PBB tentang Korea Utara, dalam satu pernyataan terpisah.
"Tidak ada yang harus dipaksa kembali ke Korea Utara, di mana mereka dapat menghadapi penyiksaan atau hukuman berat, termasuk penyiksaan dan hukuman mati," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
