REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Barack Obama mendapat dukungan untuk melakukan invasi ke Suriah. Dukungan tersebut berasal dari beberapa tokoh kunci yang ada dalam Kongres. Namun, di sisi lain Obama juga harus memenangkan suara Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representative) yang dikuasai Republik.
Kepala Komite Hubungan Luar Negeri Senat, senator Bob Menedez, mengatakan Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk bertindak. Atas dasar itu Komite pun memilih agar Pemerinth segera menggunakan kekuatan militer sedini mungkin. Namun anggota panel draf resolusi serangan militer benar-benar membatasi peran pasukan.
Draf tersebut menyebutkan misi militer tak boleh melebihi 90 hari. Selain itu tak boleh melibatkan pasukan AS di tanah untuk operasi militer. Hingga kini, Gedung Putih belum bereaksi atas persetujuan komite.
Menteri Luar Negeri John Kerry, mengatakan sebelum berbicara di depan kongres, mengisyaratkan menerima pembatasan pasukan dalam serangan militer. Namun ia berharap tak ada pembatasan penggunaan pasukan jika Assad benar-benar menggunakan senjata kimia.
Obama, Rabu (4/9), Menteri Pertahanan Chuck Hagel dan Kepala Staf Gabungan, Jenderal Martin Dempsey, untuk melakukan audensi publik sebelum bertemu dengan Komite Urusan Luar Negeri DPR. Mereka juga bertemu dengan rapat tertutup bersama Komite Luar Negeri dan Komite Angkatan Bersenjata Senat.
Prancis, satu-satunya sekutu besar AS yang mendukung serangan, pun menyerahkan keputusan resolusi kepada Parlemen. Meski koalisi Presiden Francois Hollande menguasai parlemen, namun dengan berkurangnya dukungan internasional, Pemerintah menyerahkan kepada wakil rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
