REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Demi memperbaiki kualitas udara yang kurang baik, pemerintahan Aam Aadmi Party (AAP) New Delhi mengambil satu keputusan sulit, yaitu membatasi kendaraan pribadi. Pembatasan ini membuat kendaraan berplat nomor ganji dan genap di New Delhi beroperasi di waktu tertentu saja.
Deputi CM Manish Sisodia mengatakan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan langkah tegas dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik.
Sisodia mengatakan rencana pembatasan kendaraan pribadi ini akan dilakukan pada awal tahun depan. Akan tetapi, pembatasan kendaraan ini tidak akan diterapkan kepada kendaraan-kendaraan darurat atau transportasi umum.
"Anda juga harus ingat ini hanya untuk dua pekan saja. Setelah itu kami akan meninjau kembali situasinya," ujar Sisodia, dikutip Times of India, Jumat (4/12).
Dalam sebuah polling, 58 persen dari anggota Pemerintahan Delhi menilai pembatasan kendaraan pribadi untuk beroperasi di hari tertentu tergantung dengan plat nomor ganjil dan genap sebagai terobosan yang bagus.
Sebanyak 65 persen anggota Pemerintahan Delhi juga menilai keputusan pembatasan kendaraan pribadi ini baik, akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Meski begitu, rencana pembatasan ini juga masih menyisakan beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Salah satunya adalah keterbatasan transportasi umum di Delhi yang tidak menjangkau semua area. Terlebih cukup banyak masyarakat dari kota tetangga yang perlu beraktivitas di Kota Delhi.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengatakan langkah awal yang perlu diambil ialah melakuakn penambahan armada bus untuk sementara waktu. Cara penambahan tersebut ialah dengan melakukan penyewaan bus serta mengoperasikan bus sekolah di jam-jam luar sekolah.
Upaya besar lain yang dilakukan pemerintah selain membatasi penggunaan kendaraan pribadi ialah menutup pembangkit termal Badarpur. Penutupan pembangkit termal ini akan dilakukan dengan menuliskan surat yang ditujukan kepada National Thermal Power Corporation (NTPC) untuk melakukan penutupan pembangkit termal Badarpur.
Penutupan ini dinilai perlu dilakukan karena pembangkit termal Badarpur dan juga pembangkit termal Dadri menyumbang polusi kepada New Delhi. Pemerintah Delhi juga mengatakan penutupan ini hanya dilakukan pada saat krisis dan memastikan tidak akan ada kekurangan pasokan selama pembangkit termal ditutup.
"Untuk Badarpur, kami akan menulis surat untuk NTPC. Sedangkan untuk Dadri, kami akan meminta NGT (National Green Tribunal) untuk ikut turun tangan," ungkap salah satu pejabat senior Pemerintah Delhi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
