REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) dan Rusia mengumumkan gencatan senjata di Suriah akan mulai diberlakukan pada Sabtu (27/2).
Dalam pernyataan bersama, kedua negara itu mengatakan gencatan senjata sebagian akan mulai berlaku pada tengah malam waktu Damaskus dan akan diterapkan pada pihak-pihak yang terkait konflik dan telah mengikuti kesepakatan.
Namun, ketentuan itu tidak diberlakukan terhadap kelompok ISIS ataupun Front Al-Nusra, yang merupakan jaringan Alqaidah. Menteri Luar Negeri AS John Kerry, yang telah bekerja sama dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam mengupayakan gencatan senjata, menyambut baik pencapaian kesepakatan tersebut.
"Jika diterapkan dan dipatuhi, gencatan ini tidak hanya akan mengarah pada penurunan kekerasan tapi juga memperluas pengiriman pasokan kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan ke wilayah-wilayah yang terkepung serta membantu peralihan politik menuju pemerintahan yang tanggap terhadap keinginan rakyat Suriah," kata Kerry dalam pernyataan, Senin (22/2) waktu setempat.
Jika dilaksanakan pada Sabtu, penghentian permusuhan di Suriah itu tercipta setelah lima tahun perang saudara berdarah yang telah menewaskan lebih dari 260 ribu orang dan memaksa setengah jumlah penduduk negara itu mengungsi, termasuk empat juta di antaranya ke luar negeri.
Pihak-pihak yang ingin diikutsertakan dalam kesepakatan gencatan senjata masih memiliki waktu hingga Jumat siang waktu setempat untuk memberi tahu Rusia atau AS bahwa mereka berkeinginan melaksanakan gencatan.
Sebagai imbalannya, kelompok-kelompok yang mau menghormati kesepakatan itu akan mendapatkan perlindungan dari pesawat-pesawat pasukan Rusia dan koalisi pimpinan AS. Dua negara adidaya itu sedang melancarkan perang melalui udara secara terpisah di Suriah. Rusia menggempur target-target pemberontak sementara koalisi memusatkan serangan ke kelompok IS.
"Amerika Serikat bersama Federasi Rusia mendesak semua pihak di Suriah, negara-negara di kawasan serta masyarakat internasional untuk mendukung penghentian kekerasan dan pertumpahan darah di Suriah serta berkontribusi terhadap pemajuan yang cepat, efektif dan sukses terkait proses peralihan politik yang difasilitasi PBB itu," kata pernyataan bersama dua negara yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
