REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Pemerintah Lebanon, Sabtu (12/3) menyetujui rencana untuk mengatasi krisis sampah yang memicu protes terhadap negara dan memunculkan kekhawatiran bagi kesehatan masyarakat.
"Dua tempat pembuangan sampah akan didirikan di dekat Beirut, dan yang ketiga di selatan Kota Beirut akan dibuka kembali selama dua bulan untuk menerima sampah yang telah menumpuk sejak Juli 2015," ujar Menteri Informasi Lebanon Ramzi Jreij setelah pertemuan kabinet seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Ahad (13/3).
Namun rencana ini diprotes ratusan pengunjuk rasa berbaris melalui Beirut ke kantor pusat pemerintah, Sabtu. Wasef Haraka, salah satu dari pemrotes, mengatakan rencana pemerintah tersebut tidak berkelanjutan.
"Kami akan terus menentang masalah ini di jalanan untuk menemukan solusi yang berkelanjutan, nyata, dan higienis," katanya.
Krisis sampah Lebanon dimulai ketika tempat pembuangan akhir (TPA) di selatan Beirut ditutup dan tidak ada rencana untuk alternatif tempat pembuangan. Pemerintah Lebanon sebenarnya memiliki sebuah rencana untuk mengekspor sampah.
Tapi rencana ini dibatalkan bulan lalu karena perusahaan yang dipilih gagal mendapatkan dokumen yang menunjukkan bahwa Rusia sebagai tempat tujuan, setuju untuk menerimanya.
Krisis sampah memicu gelombang protes tahun lalu oleh partai politik utama independen. Pemerintah Lebanon berjuang untuk mengambil keputusan akibat konflik politik di antara perwakilan partai yang saling berkompetisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
