REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersikeras tidak ada referendum untuk mengakhiri masa jabatannya hingga tahun depan. Sementara, tekanan terus meningkat di tengah ekonomi negara yang di ambang kehancuran.
Lawan Maduro berlomba menyerukan referendum sebelum 10 Januari. Jika referendum terjadi sebelum batas waktu, maka akan memicu pemilihan presiden baru ketimbang memindahkan kekuasaan kepada wakil presiden.
Namun, untuk memicu referendum, banyak persayaratan yang harus dipenuhi oposisi. "Ingat, referendum akan diadakan pada tahun periode selanjutnya," kata Maduro dilansir Aljazirah, Ahad (12/6).
Komentar Maduro ini muncul setelah Pemilihan Dewan Nasional (CNE) mengumumkan akan mengambil pemindai sidik jari untuk mengonfirmasi identitas 1,3 juta orang yang menandatangani petisi referendum. Menurut jajak pendapat, tujuh dari 10 warga Venezuela ingin Maduro pergi.
"Kita harus menghormati apa pun keputusan otoritas pemilu," katanya pada acara propemerintah di Caracas.
Anggota oposisi mengatakan, mereka ingin pengambilan suara digelar pada Oktober atau November 2016. Namun presiden menegaskan sulitnya mencapai keinginan tersebut.
"Jika mereka ingin mencari referendum tahun ini, mereka harus memintanya 11 Januari tahun ini bagi mereka untuk memiliki cukup waktu jika semua persyaratan hukum bertemu," ujar Maduro.
Sementara, petisi referendum oposisi baru diajukan awal bulan lalu. Maduro mengatakan, pemerintah akan menggungat permintaan referendum itu dicabut. Pengajuan pencabutan akan diajukan ke Mahkamah Agung, Senin (13/6).
Menurutnya, terjadi penipuan dalam penggalangan petisi yang memasukkan 11 ribu orang tewas dan 2.000 narapidana.
Protes, penjarahan dan kejahatan kekerasan telah meningkat di Venezuela sebagai dampak kekurangan makanan, air, obat-obatan dan listrik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
