Sabtu 25 Jun 2016 15:39 WIB

Dubes Inggris: Brexit tak Pengaruhi Hubungan Inggris-Indonesia

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Teguh Firmansyah
Pascareferendum Inggris. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik memberikan pernyataan resmi usai hasil referendum Uni Eropa yang menentukan bahwa Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa di Kedutaan Inggris, Jakarta, Sabtu (25/6)
Foto: Republika/ Wihdan
Pascareferendum Inggris. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik memberikan pernyataan resmi usai hasil referendum Uni Eropa yang menentukan bahwa Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa di Kedutaan Inggris, Jakarta, Sabtu (25/6)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil referendum British Exit (Brexit) akan mengubah status Inggris di Uni Eropa. Namun Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik memastikan hal ini tidak akan mengubah hal-hal fundamental termasuk hubungan Inggris dengan Indonesia.

"Tidak ada alasan bagi kedua negara untuk kembali ke belakang, kita akan terus bekerja sama," kata Moazzam di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Sabtu (25/6). Menurutnya, Inggris adalah investor kelima terbesar bagi Indonesia. Perdagangan kedua negara juga berkembang lima persen tahun lalu.

Perdagangan Indonesia dan Inggris terus berkembang dalam beberapa tahun belakangan. Saat Presiden Indonesia, Joko Widodo telah mengunjungi London bulan April lalu, ada banyak pengusaha Inggris yang hadir dan bicara soal potensi Indonesia.

"Kami memiliki kemampuan untuk menemani Indonesia dalam perjalanannya, jadi saya rasa tidak akan ada perubahan fundamental," kata Moazzam. Selain hubungan dengan Indonesia, Inggris disebut-sebut tidak akan berubah banyak.

Baca juga, Muslim Inggris Khawatir dengan Hasil Brexit.

Moazzam mengatakan Inggris akan tetap menjadi negara yang masuk dalam kategori 10 Ekonomi Terbesar Dunia. Hal itu berdasarkan orientasi eksternal yang terbuka, inovatif serta berkomitmen mewujudkan sistem peraturan yang berbasis internasional.

Inggris juga akan tetap menjadi anggota G20, G7, Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, NATO dan akan tetap menjadi satu-satunya negara yang berkomitmen mengalokasikan dana dua persen dari GDP untuk belanja pertahanan dan 0,7 persen dari Pendapatan Nasional untuk bantuan pembangunan.    

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement