REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Turki menskors lebih dari 2.500 staf lembaga urusan agama dalam pembersihan terbaru pada Selasa (9/8), setelah upaya kudeta gagal bulan lalu yang dituduhkan kepada ulama Fethullah Gulen yang tinggal di Amerika Serikat.
Direktorat Urusan Agama, Diyanet menyatakan 2.560 orang telah diskors dalam gelombang terbaru pembersihan sehingga jumlah pegawai yang diberhentikan bertambah menjadi 3.672 orang sejak 15 Juli. Diyanet, yang langsung berhubungan dengan kantor perdana menteri, dibentuk 1924 untuk mengontrol agama di Turki modern yang sekuler, dikutip dari Antara News.
Lembaga itu memiliki anggaran yang lebih besar dibandingkan kebanyakan kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, dan mengurusi hampir 80 ribu masjid di negara yang mayoritas penduduknya Muslim itu. Diyanet, yang memiliki 100 ribu staf termasuk para imam, tidak menyebutkan secara rinci siapa saja yang diberhentikan.
Lembaga itu menyatakan komisi yang dibentuk untuk tujuan ini (menemukan simpatisan Gulen) masih melanjutkan kerja keras.
Turki menuduh Gulen memerintahkan upaya kudeta yang terjadi ketika militer berusaha menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan dari kekuasaan tanpa hasil. Gulen, yang memimpin gerakan Hizmet membantah tuduhan itu dan pengacaranya mengatakan pada Jumat Turki gagal memberikan sedikit saja bukti yang mendukung klaimnya.
Sejak 15 Juli puluhan ribu orang dari militer, kehakiman, pegawai negeri sipil dan pendidikan yang diduga berkaitan dengan gerakan itu diberhentikan dari pekerjaan mereka atau ditahan.
Menteri Kehakiman Bekir Bozdag mengatakan pada Selasa sekitar 16 ribu sudah dikembalikan ke tahanan sementara 6.000 orang lainnya dalam penahanan menunggu persidangan awal pengadilan.
Perdana Menteri Binali Yildirim mengatakan 25 ribu guru dan polisi baru akan dipekerjakan setelah pembersihan guna mengisi lowongan di lembaga-lembaga negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
