REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pihak berwenang Turki, Sabtu (5/11), memerintahkan secara resmi penahanan dan penundaan persidangan sembilan eksekutif dan wartawan koran oposisi yang ditangkap pada Senin (31/10), demikian media penyiaran NTV.
Penahanan pemimpin redaksi dan pegawai senior Cumhuriyet atas dugaan koran sekuler tersebut mendukung percobaan kudeta pada Juli lalu dijelaskan oleh seorang pemimpin politik Uni Eropa sebagai melanggar kebebasan berekspresi. Rumah mereka juga sedang digeledah.
Jaksa Istambul menyatakan pegawai salah satu media yang masih bersikap kritis terhadap Presiden Tayyip Erdogan itu diduga melakukan tindak kejahatan dengan mengatasnamakan kelompok militan Kurdi dan berjaringan dengan ulama Fethullah Gulen yang berdomisili di Amerika Serikat.
Turki menuduh Gulen mendalangi upaya kudeta, meskipun dia menampik berbagai tuduhan itu. Editor Cumhuriyet sebelumnya, Can Dundar, tahun lalu ditahan atas publikasi rahasia negara terkait keterlibatan Turki dalam mendukung pemberontak Suriah.
Kasus tersebut menimbulkan kecaman dari kelompok sayap kanan dan pemerintahan negara-negara Barat mengkhawatirkan akan memburuknya hak asasi manusia di Turki di bawah pemerintahan Erdogan.
Tindakan tegas Turki dilakukan sejak sejumlah tentara berulah mencoba merebut kekuasaan pada 15 Juli yang memberikan peringatan kepada beberapa sekutu Barat dan kelompok HAM yang khawatir Erdogan menggunakan upaya kudeta tersebut untuk memberantas semua jenis perbedaan pendapat.
Lebih dari 110 ribu orang dipecat atau diberikan sanksi dan 37 ribu orang ditangkap dalam waktu lebih dari 3,5 bulan.
Selain itu, 170 koran, majalah, stasiun televisi, dan kantor berita ditutup sehingga 2.500 wartawan kehilangan pekerjaan, demikian pernyataan Asosiasi Wartawan Turki saat berunjuk rasa atas penangkapan wartawan Cumhuriyet, Senin (31/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
