REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan mendesak petugas keamanan Myanmar mematuhi hukum saat mengatasi masalah suku Rohingya di wilayah barat laut negara itu. Tentara dikabarkan menewaskan 86 warga dan membuat 10 ribu penduduk mengungsi ke Bangladesh. Kemelut itu adalah masalah terbesar pemerintahan Aung San Suu Kyi, yang telah berjalan delapan bulan.
Banyak pihak mendesak peraih Nobel Perdamaian itu bertindak lebih lanjut menolong suku kecil Rohingya, yang tidak diakui kewarganegaraan serta hak atas kebutuhan mendasarnya.
"Gerakan keamanan tidak boleh melanggar hak warga negara. Pemimpin forum bentukan pemerintah, yang bertugas mencari penyelesaian terhadap sengketa penganut Buddha Myanmar dengan muslim Rohingya. Kebebasan warga tidak dapat ditukar dengan kebutuhan atas keamanan," katanya depan wartawan di ibukota perdagangan, Yangon setelah bertemu penasihat negara Suu Kyi dan panglima Min Aung Hlaing dalam kunjungan keduanya ke Myanmar.
"Saat operasi militer berlangsung, warga perlu dilindungi tiap saat. Saya mendorong petugas untuk mematuhi hukum. Komite ini cukup prihatin terhadap banyaknya laporan pelanggaran hak asasi manusia," kata Annan.
Pemerintah Myanmar menyangkal tuduhan penduduk dan pegiat hak bahwa tentara telah memperkosa perempuan Rohingya, membakar rumah serta membunuh warga saat membalas serangan berencana di tiga pos perbatasan dengan Bangladesh. Suu Kyi menunjuk enam anggota komite penasihat sebelum konflik paling baru terjadi.
Umat buddha di Rakhine dan muslim Rohingya telah hidup terpisah sejak bentrok pada 2012 hingga menewaskan lebih dari 100 orang. Unjuk rasa digelar di banyak negara Asia Tenggara menentang kekerasan itu, di antaranya di Indonesia dan Malaysia, dua negara berpenduduk sebagian besar muslim.
Lebih dari 10 ribu warga di ibukota Bangladesh, Dhaka turun ke jalan berunjuk rasa di luar kedutaan besar Myanmar, Selasa memperotes eksekusi terhadap umat muslim Rohingya, kata kepolisian setempat. Sebanyak 10 ribu warga mengungsi ke Bangladesh dalam beberapa pekan belakangan, kata pegawai PBB pada pekan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
