REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyerukan perubahan konstitusi kepada Majelis Konstituante Nasional. Saat ini Maduro mendapatkan aksi protes besar-besaran dari oposisi dan pendukungnya agar segera dilakukan pemilihan presiden.

Perubahan konstitusi tersebut memungkinkan terbentuknya badan legislatif di negara itu. Selain itu juga mendefinisikan kembali kekuatan eksekutif presiden.

"Kita harus mengubah keadaan ini, terutama Majelis Nasional yang busuk yang ada saat ini," kata Maduro seperti dikutip CNN, Selasa (2/5). Badan tersebut saat ini dipegang oleh oposisi.

Maduro mengumumkan permintaan tersebut saat pidato di depan pendukung pemerintah dalam perayaan Hari Buruh Internasional, Senin (1/5). Suasana pidato Maduro diliputi dengan kegembiraan. Namun di sisi lain, di Caracas aksi protes besar-besaran dari warga pendukung oposisi dipenuhi dengan gas air mata dan meriam air.

Maduro menyebutkan rincian perubahan yang ia maksud. Salah satunya badan tersebut akan berisi 500 konstituen. Konstituen terpilih akan mewakili semua sektor masyarakat Venezuela, termasuk pekerja, perempuan, penerima pensiun, masyarakat adat dan sebagainya.

Dari 200-2500 konstituen tersebut akan dipilih melalui pemilihan langsung. Maduro menekankan mereka yang terpilih akan dipilih oleh rakyat, bukan oleh partai politik. Sementara itu, kata dia, rincian lebih lengkap akan ia jelaskan saat penandatanganan dekrit pembentukan majelis itu.

Sementara itu pengacara konstitusi Venezuela Leonel Alfonso Ferrer mengatakan tidak ada perubahan apa pun dalam waktu dekat ini.

"Negara ini akan terus diperintah oleh institusi politik yang ada saat ini. Kepresidenan tetap ada di tangan Nicolas Maduro. Majelis Nasional Venezuela masih akan dikuasai oleh oposisi, dan seterusnya. Ketika majelis penyusun nasional berada di tempat dan anggotanya dipilih, maka penyusun asli majelis tersebut memiliki kekuatan berada di atas konstitusi. Dan pada akhirnya dapat menulis ulang konstitusi dan merubah negara, seperti mencopot presiden, majelis nasional dan mahkamah agung."  

Maduro menyebutkan ini akan menjadi perihal khusus dalam sejarah politik negara tersebut. Menurutnya, lanvkah mengalahkan kudeta faksi tersebut sebagai upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas negara.

Venezuela terakhir kali meminta Majelis Konstituante Nasional pada 1999. Pada saat itu Presiden Hugo Chaves menyusun konstitusi negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika