REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro berjanji pada Kamis (1/6) akan menyelenggarakan referendum mengenai konstitusi baru yang ia usulkan untuk menanggapi aksi-aksi protes yang telah berlangsung dua bulan.
Para penentangnya mengadakan unjuk rasa dan menyebutnya diktator dan menginginkan kekuasaan sosialis diakhiri. Presiden Maduro mengeluarkan komentar-komentar menanggapi kritik tak hanya dari para penentang tetapi juga dari dalam tubuh pemerintah. Mereka mengecam rencana presiden yang akan membentuk lembaga super yang baru, dikenal dengan nama majelis konstituen, untuk menulis kembali piagam nasional. Rencana itu dikecam karena antidemokrasi.
Kepala jaksa negara Luisa Ortega mengatakan pembentukan majelis tanpa pemungutan suara seperti terjadi pada 1999 ketika pendahulu Maduro, Hugo Chavez membuat kembali konstitusi, mengancam menyingkirkan demokrasi di Venezuela. "Saya akan mengusulkannya secara eksplisit: konstitusi baru itu akan dibuat melalui referendum konsultatif, jadi rakyatlah yang mengatakan apakah mereka setuju atau tidak dengan konstitusi baru, yang diperkuat," kata Maduro di TV negara.
Belum ada reaksi segera dari oposisi Venezuela, yang sekarang memiliki dukungan mayoritas setelah selama bertahun-tahun dalam bayang-bayang Partai Sosialis yang popularitasnya telah merosot selama krisis ekonomi akut di negara anggota OPEC itu.
Lawan-lawan politik sepertinya mencoba dan mengalihkan referendum jadi pemungutan suara bagi Maduro sendiri. Mereka telah menyerukan pemilihan presiden mendatang yang dijadwalkan akhir tahun 2018. Pemerintah telah mengatakan pemilihan untuk majelis konstituen baru akan diadakan akhir Juli, walau para pemimpin oposisi telah mengatakan proses tersebut dicondongkan untuk menjamin mayoritas pro Maduro.
Sejauh ini belum ada keputusan mengenai kapan plebisit akan diselenggarakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
