REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy mendesak pemerintah katalonia untuk menghentikan rencananya menggelar referendum kemerdekaan pada 1 Oktober mendatang. Menurutnya, referendum tersebut adalah tindakan ilegal.

"Jangan lakukan (referendum). Kembali ke hukum dan demokrasi," ujar Rajoy seperti dikutip Reuters, Kamis (20/9).

Dia juga meminta pemerintah daerah Katalonia untuk meredam eskalasi radikalisme di wilayahnya. Hal ini merujuk pada suara ratusan ribu warga Katalonia yang menuntut kemerdekaan dan pemisahan diri dari Spanyol.

Awal bulan ini parlemen Katalonia telah menerbitkan sebuah undang-undang tentang referendum. Undang-undang didukung mayoritas suara di parlemen Catalonia, yang notabene pro-kemerdekaan.

Presiden Katalonia Carles Puigdemont menyambut positif terbitnya undang-undang referendum. Ia menyerukan seluruh warga Katalonia untuk berpartisipasi dalam referendum dan mengabaikan kecaman dari pemerintahan Spanyol.

"Ini adalah referendum yang sah, sesuai dengan undang-undang yang disetujui oleh parlemen Katalan," kata Puigdemont beberapa waktu lalu.

Namun pemerintahan Spanyol yang berpusat di Madrid mengklaim bahwa upaya referendum Catalonia itu adalah ilegal. Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengatakan bahwa tidak mungkin pemerintah membiarkan Catalonia begitu saja melepaskan diri dari Spanyol.

Sebab berdasarkan konstitusi Spanyol, referendum tentang kedaulatan harus diselenggarakan secara nasional, bukan regional. "Orang-orang Katalonia tidak dapat melakukan referendum ini seperti yang direncanakan. Karena mereka tidak diperbolehkan melakukannya, baik oleh Konstitusi atau hukum yang ada," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika