REPUBLIKA.CO.ID, SITTWE - Polisi Myanmar terlibat bentrok dengan massa Buddha yang memblokir pengiriman bantuan ke Negara Bagian Rakhine, pada Rabu (20/9). Pemblokiran ini menghambat distribusi yang sangat dibutuhkan oleh Muslim Rohingya yang menjadi korban kekerasan di Rakhine.
Sebanyak 300 umat Buddha berkumpul di sebuah dermaga di Sittwe dan menghentikan kapal milik Komite Internasional Palang Merah (ICRC). Kapal tersebut membawa bantuan yang hendak dikirim ke Maungdaw melalui perjalanan sungai.
Massa memaksa kapal untuk menurunkan barang bantuan dan mencegah kapal tersebut untuk meninggalkan dermaga. Informasi ini dilaporkan oleh surat kabar Global New Light of Myanmar yang mengutip Komite Informasi Myanmar, pada Kamis (21/9).
Polisi anti huru hara tiba saat kerumunan massa mendekati dermaga. Sejumlah biksu Buddha berusaha menenangkan massa, namun massa justru mulai melempar batu dan bom Molotov ke arah polisi. Delapan orang ditahan dan beberapa polisi dilaporkan terluka. ICRC mengkonfirmasi kejadian tersebut dan mengatakan akan terus mencoba mengirim bantuan ke Maungdaw.
"Kami akan melanjutkannya, tidak ada yang ditahan," kata Graziella Leite Piccoli, juru bicara ICRC untuk Asia, dikutip Aljazirah.
Kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan khawatir puluhan ribu orang yang terperangkap di Rakhine sangat membutuhkan bantuan. Akses kemanusiaan tetap sulit meski ada janji pemerintah Myanmar untuk mengizinkan jalan yang aman. Sebuah truk milik ICRC juga dilaporkan terlibat kecelakaan di Bangladesh, yang menewaskan sembilan orang dan melukai 10 orang lainnya.
"Truk itu membawa makanan untuk pengungsi Rohingya di perbatasan, termasuk yang terdampar di pulau tak berpenghuni," kata Yasir Arafat, Wakil Kepala Polisi Distrik Bandarban.
Kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan memperingatkan akan adanya krisis kemanusiaan di kamp-kamp pengungsian. Para pengungsi berjuang untuk membangun tempat tinggal dan mendapatkan jatah makanan. Pemerintah Bangladesh sedang membangun sebuah kamp baru yang cukup besar untuk menampung 400 ribu orang. Namun PBB mengatakan pembangunan kamp akan memakan waktu sebelum dilengkapi dengan toilet dan fasilitas medis.
Di sisi lain, Myanmar bersikeras kekerasan yang terjadi di Rakhine saat ini telah mereda. "Saya dengan senang hati memberi tahu Anda bahwa situasinya telah membaik," kata Henry Van Thio, Wakil Presiden Kedua Myanmar, dalam Majelis Umum PBB pada Rabu (20/9).
Van Thio mengatakan sudah tidak ada bentrokan sejak 5 September lalu. Ia menambahkan, pemerintahnya berkomitmen untuk mengizinkan pengiriman bantuan untuk masuk.
"Bantuan kemanusiaan adalah prioritas utama kami. Kami berkomitmen untuk memastikan bantuan diterima oleh semua pihak yang membutuhkan, tanpa diskriminasi," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
