REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Kota London menyatakan, Uber tidak dapat lagi menjalankan layanan transportasi taksi. Pada Jumat (22/9), London telah mencabut izin operasi Uber mulai akhir pekan depan. Hal ini akan berdampak pada 3,5 juta pelanggannya.
Regulator Transport for London (TfL) mengatakan perusahaan raksasa teknologi di Silicon Valley itu tidak layak mendapatkan lisensi untuk menyewa kendaraan pribadi. Lisensi Uber juga tidak akan diperbaharui setelah kedaluarsa pada 30 September mendatang.
"Pendekatan dan perilaku Uber menunjukkan kurangnya tanggung jawab perusahaan yang berkaitan dengan sejumlah isu yang memiliki potensi implikasi keselamatan dan keamanan publik," kata TfL dikutip dari Reuters.
Uber, yang memiliki 40 ribu pengemudi di London, mengatakan akan mengikuti keputusan tersebut. TfL akan membiarkan Uber tetap beroperasi sampai proses banding selesai, yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. "Kami berniat untuk segera mengajukan banding ke pengadilan," ujar Tom Elvidge, General Manager Uber di London.
Sebuah petisi daring (online) untuk melawan keputusan tersebut telah mengumpulkan lebih dari 200 ribu tanda tangan dalam waktu lima jam. Polisi London juga pernah mengeluhkan kejahatan berat yang dilakukan pengemudi Uber, termasuk serangan seksual yang meresahkan masyarakat.
Dari 154 kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual yang dilaporkan kepada polisi London antara Februari 2015 hingga Februari 2016, tersangkanya adalah pengemudi taksi. Sebanyak 32 di antaranya adalah pengemudi Uber.
Uber mengatakan, pengemudinya diharuskan melakukan pemeriksaan ketat sebelum bergabung. Uber juga mengaku selalu mengikuti peraturan TfL untuk melaporkan insiden serius dan memiliki tim khusus yang bekerja sama dengan polisi London.
Dicabutnya lisensi Uber terjadi setelah perusahaan itu mengalami gejolak internal dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu masalah yang dihadapi Uber adalah serangkaian skandal seksisme dan intimidasi yang memaksa mantan CEO Uber, Travis Kalanick, mengundurkan diri.
Wali Kota London Sadiq Khan, politikus Partai Buruh yang sering mengkritik Uber, mengatakan dia mendukung keputusan TfL yang menolak permohonan Uber untuk mendapatkan lisensi baru. "Akan salah jika TfL terus memberi lisensi kepada Uber, jika mereka menjadi ancaman bagi keselamatan dan keamanan London," kata dia.
Uber, yang bernilai sekitar 70 miliar dolar AS dari sejumlah investor, termasuk Goldman Sachs, tengah menghadapi protes di seluruh dunia karena mengguncang pasar taksi lama. Layanan taksi berbasis aplikasi ini juga terpaksa dicabut izinnya di beberapa negara, termasuk Denmark dan Hungaria.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
