REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengaku mempertimbangkan menggunakan kekuatan konstitusional guna menangguhkan otonomi Katalunya. Hal ini untuk mencegah Katalunya memperoleh kemerdekaan.
Dalam sebuah sesi wawancara, Rajoy menyatakan telah menolak seruan untuk mediasi dengan pemimpin Pemerintah Katalunya Charles Puigdemont terkait hasil referendum. Ia menegaskan referendum yang digelar Katalunya pada 1 Oktober lalu adalah ilegal dan bertentangan dengan konstitusi Spanyol.
Ketika ditanya apakah dia akan memicu bagian dari konstitusi Spanyol untuk membubarkan Pemerintah Katalunya dan menggelar sebuah pemilihan lokal, Rajoy mengatakan tak menyisihkan opsi tersebut. "Saya tidak mengesampingkan semua hal yang ada dalam hukum," ujarnya seperti dilaporkan laman Sky News, Ahad (8/10).
Ia menerangkan untuk menyelesaikan referendum Katalunya sebenarnya tidak perlu menerapkan solusi ekstrem. Namun mengingat seruan kemerdekaan Katalunya yang kian mendesak, pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini perlu diubah.
"Saya ingin ancaman deklarasi kemerdekaan (Katalunya) ditarik secepat mungkin," kata Rajoy.
Setelah menggelar referendum pada 1 Oktober lalu, para pemimpin Katalunya berencana untuk mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak. Kendati demikian belum diketahui pasti kapan deklarasi kemerdekaan itu akan diumumkan.
Polemik kemerdekaan Katalunya ini telah memicu gelombang demonstrasi di beberapa kota di Spanyol, termasuk di Madrid. Mereka menyerukan persatuan Spanyol dan meminta agar perselisihan segera diakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
