REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA -- Pemerintah Spanyol mendesak warga Katalunya untuk menerima kontrol langsung dari Madrid dan mengabaikan instruksi dari pemimpin separatis wilayah tersebut.
Pesan ini datang sehari setelah Madrid memutuskan untuk mengambil langkah konstitusional yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pemerintah Katalunya. Langkah ini sebagai upaya terakhir dari pemerintah menggagalkan kampanye kemerdekaan Katalunya.
Pembicara parlemen daerah, Carme Forcadell, mengatakan dia tidak akan menerima langkah Madrid dan menuduh Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy melakukan kudeta. Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis menyerukan untuk mematuhi Madrid.
"Semua yang pemerintah coba lakukan, dan dengan enggan, adalah mengembalikan tatanan hukum, mengembalikan konstitusi, tapi juga peraturan Katalan dan melanjutkan dari sana," kata Dastis.
Para pemimpin Katalunya mengatakan mereka tidak akan menerima peraturan langsung yang dipaksakan Madrid. Keputusan Madrid akan meningkatkan prospek pendukung kemerdekaan untuk melawan pemerintah Spanyol.
Rencana Rajoy masih membutuhkan persetujuan Senat dalam satu sesi yang ditetapkan pada Jumat. Setelah memperoleh persetujuan yang diharapkan, Madrid dapat menguasai sepenuhnya keuangan Katalunya, polisi dan media publik. Madrid juga dapat mengekang kekuasaan parlemen daerah hingga enam bulan, sampai pemilihan regional baru. Namun rencana Rajoy untuk menggunakan kekuatan konstitusional khusus telah membuat marah kedua belah pihak dan menimbulkan kekhawatiran akan potensi kerusuhan jika para pemimpin Katalan menolak dan melakukan pembangkangan sipil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
