REPUBLIKA.CO.ID, KATALUNYA -- Parlemen Katalunya sepakat untuk memisahkan diri dari Spanyol. Ini setelah diadakan pemungutan suara untuk menentukan kemerdekaan menyusul akan pengambilalihan kekuasaan oleh pemerintah Spanyol.
Diwartakan Aljazeera, Jumat (27/10), sebanyak 70 suara anggota parlemen mendukung independensi Katalunya. Jumlah itu berbanding 10 suara dengan Katalunya memisahkan diri dari Spanyol, sementara dua suara abstain.
Pemerintah Katalunya menyembunyikan nama-nama anggota parlemen yang memberikan dukungan pemisahan diri dari Spanyol. Ini lantaran adanya ancaman tuntutan pemberontakan yang dikeluarkan jaksa agung Spanyol.
Sementara, pemungutan suara diwarnai aksi walkout dari dua partai kanan yakni Citizens (Cs) dan People's Party (PP) dan partai kiri Socialist Party of Catalonia (PSC). Mereka menilai pemungutan suara itu merupakan hal yang salah.
Presiden partai Cs Alberto Rivera menyebut voting yang dilakukan adalah sesuatu yang ilegal. Sedangkan Presiden partai PSC Miguel Iceta mengatakan, pemungutan suara yang dilakukan adalah kesalahan besar.
Selama pleno khusus di parlemen, presiden partai kiri Popular Unity Candidacy Carles Riera meminta hasil tersebut segera disahkan. "Kami melangkah dengan menengadahkan kepala dan tidak berlutut seperti orang bersalah, tapi seperti orang bebas tanpa rasa takut," katanya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy meminta senat memecat pemimpin Katalunya saat ini, Carles Puigdemont dan seluruh eksekutifnya. Langkah itu diambil untuk segera menghentikan upaya pemisahan diri Katalunya.
Rajoy memutuskan untuk mengambil alih pemerintahan Katalunya secara langsung. Dia mengatakan, hal itu dilakukan bukan untuk menghilangkan kebebasan regional namun untuk melindungi Katalunya. Senat Spanyol akan melakukan pemungutan suara akhir pekan ini untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan guna melengserkan Carles Puigdemont.
Sementara, Puigdemont menyerahkan keputusan kemerdekaan pada parlemen Katalunya. Dia mengesampingkan kemungkinan mengadakan pemilihan regional, lantaran tidak ada cukup jaminan dari Madrid bahwa pemilu akan menghentikan diberlakukannya pasal 155 konstitusi Spanyol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
