REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -– Draf pernyataan yang dirilis setelah KTT ASEAN di Manilia, Filipina, tidak menyinggung secara spesifik tentang krisis Rohingya. Hal ini dinilai cukup mengecewakan mengingat isu dan krisis Rohingya telah menjadi sorotan dunia.
Dalam komunike yang sempat dilihat Reuters pada Senin (13/11), termaktub tentang pentingnya bantuan kemanusiaan untuk diberikan kepada korban bencana alam di Vietnam dan korban akibat pertempuran melawan kelompok milisi di Marawi, Filipina.
Selain itu, bantuan pun perlu disalurkan untuk “komunitas” yang terkena dampak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Rancangan yang disusun oleh Filipina selaku ketua ASEAN saat ini tidak memberikan rincian tentang situasi di Rakhine utara atau menggunakan istilah Rohingya untuk merujuk kepada minoritas Muslim yang teraniaya di Myanmar.
Pernyataan ini dibuat setelah 10 pemimpin negara anggota ASEAN, termasuk Myanmar, bertemu dalam sebuah sidang paripurna di Manila. Hal ini tak ayal memunculkan prasangka bahwa KTT ASEAN sama sekali tidak membahas tentang krisis Rohingya.
Namun dugaan ini telah dibantah tegas oleh juru bicara Presiden Filipina Harry Roque. “Saya dapat memastikan bahwa isu Rohingya telah dibahas. Isu ini secara khusus diangkat oleh dua negara anggota (ASEAN),” ujar Roque.
Kendati demikian, ia tidak membocorkan identitas kedua negara yang mengangkat isu Rohingya dalam sidang paripurna di Manila. Roque pun mengungkapkan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi telah meyakinkan negara-negara Asia Tenggara bahwa negaranya akan memfasilitasi proses repatriasi yang aman bagi orang-orang Rohingya yang kini tengah mengungsi di Bangladesh.
“Proses ini akan dilakukan tiga pekan setelah kesepakatan Myanmar dengan Bangladesh (tercapai) mengenai masalah tersebut,” katanya menerangkan.
Baca juga, Aung San Suu Kyi: Tak Ada Pembersihan Etnis Rohingya.
Selain proses repatriasi, Myanmar telah berjanji akan menindaklanjuti laporan rekomendasi yang diterbitkan Komisi Penasihat Negara Bagian Rakhine yang dipimpin mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan.
Rekomendasi ini mencakup perlunya memverifikasi kewarganegaraan Rohingya dan hak serta persamaan kedudukannya di hadapan hukum. “Respons Myanmar, laporan Kofi Annan sedang ditangani,” ujar Roque.
Lebih dari 600 ribu etnis Rohingta telah melarikan diri ke Bangladesh sejak kekerasan di negara bagian Rakhine pecah pada 25 Agustus lalu. Militer Myanmar menggelar operasi dan dilaporkan membantai warga Rohingya di sana.
Kendati telah lebih dari dua bulan berlalu, gelombang pengungsi Rohingya ke Bangladesh masih terus berlangsung. Mereka mengungsi karena militer Myanmar disebut masih melakukan operasi di Rakhine dan membakar permukiman warga di sana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
