REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Pemerintah Libya yang didukung PBB di Tripoli melancarkan penyelidikan mengenai pasar budak imigran yang baru-baru ini dilaporkan oleh media setempat, kata Kementerian Luar Negeri pada Ahad (19/11).
"Pemerintah telah mulai menyelidiki laporan media mengenai beberapa penjahat penyelundup manusia di pasar budak. Penyelidikan akan dilakukan dan hukuman akan dijatuhkan atas mereka yang terlibat dalam kejahatan itu," kata Salah Abu-Rgiga, Pejabat Urusan Afrika di Kementerian Luar Negeri di Tripoli, dalam satu taklimat bersama dengan 14 duta besar Afrika.
"Gerombolan penjahat telah memanfaatkan tak-adanya tanggung jawab kolektif untuk memperoleh sumber daya guna mendanai rancangan pelaku teror dan jahat mereka dengan menengahi untuk mengangkut migran ke sisi lain Laut Tengah, atau merekrut mereka sebagai tentara bayaran pelaku teror," kata Abu-Rgiga.
CNN baru-baru ini menyiarkan laporan mengenai lelang di beberapa wilayah Libya, tempat migran Afrika yang terdampar dijual sebagai budak dengan harga paling murah 400 dolar AS.
Abu-Rgiga menyeru masyarakat internasional agar bekerja sama dengan Libya menghadapi penyelundup migran dan "mengesahkan tindakan efektif dan bukan mengksploitasi kejadian tak menguntungkan semacam itu oleh beberapa pihak internasional dan menyalahkan Libya karena menutupi ketidakmampuan mereka untuk menangani masalah migrasi".
Duta Besar Republik Demokratik Kongo (DRC) untuk Tripoli Ambilo Ambogol menyampaikan keterkejutan dengan aksi pidana yang tak bisa diterima semacam itu. "Kami terkejut karena menyaksikan tindakan semacam itu yang dilakukan oleh jaringan penjahat terhadap orang di Benua Hitam," kata Ambogol.
Ia menyampaikan rasa puas Pemerintah libya memulai penyelidikan segera dan menyeluruh untuk melacak mereka yang terlibat dalam kejahatan semacam itu. "Kami mendengarkan sikap pemerinhtah. Mereka telah memberitahu kami mengenai perlunya untuk menyampaikan ketidak-puasan dan penolakan kuat mereka terhadap aksi jahat terhadap pemimpin Afrika," tambah Ambogol.
"Kami menunggu penyelidikan ini diselesaikan. Semua fakta yang berkaitan dengan masalah ini akan diungkapkan dan diumumkan dengan semua transparansi dan tanpa penundaan, sebab kami memberlakukan hukum pada setiap orang tanpa pengecualian," kata Abu-Rgiga kepada Xinhua, setelah taklimat tersebut.
Wakil Perdana Menteri Ahmad M'etig menyampaikan rasa tak puasnya sehubungan dengan laporan media mengenai perluasan perdagangan budak di pinggir Ibu Kota Libya, Tripoli. M'egig mengatakan di dalam satu pernyataan satu komite khusus akan dibentuk guna menyelidiki laporan itu untuk menangkap orang yang terlibat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
