REPUBLIKA.CO.ID,MINDANAO -- Daerah Otonom Mindanao Muslim (ARMM) memperingati ulang tahun ke-28 pada Senin (20/11) lalu. Petinggi daerah tersebut optimistis bahwa Pemerintah Filipina akan menyetujui Undang-undang Dasar (UUD) untuk umat Muslim di kawasan tersebut.

Dilansir dari World Bulletin, Kamis (23/11), Gubernur ARMM, Mujiv Hataman, menyampaikan optimisme tersebut. "Saya percaya hal itu akan segera terjadi," kata Hataman.

UUD bagi bangsa Moro atau yang populer disebut Bangsamoro Basic Law (BBL) itu merupakan pemenuhan kesepakatan damai yang dilakukan pada 2014 antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Aturan ini dipresentasikan oleh Komisi Transisi Bangsa moro kepada Presiden Rodrigo Duterte pada bulan Juli. Duterte lantas mengirimkan aturan ini kepada Senat dan Kongres pada Agustus.

Pada bulan lalu, Duterte juga meminta anggota parlemen untuk mempercepat berlakunya usulan BBL karena dia berkomitmen pada MILF dan Front Pembebasan Nasional Moro untuk menyampaikannya. "Jika kita tidak bertindak secepat itu, saya berpikir bahwa kita akan mengalami masalah. "Itu adalah komitmen. Bukan janji tapi komitmen kepada orang Moro," kata Duterte.

Hataman mengatakan bahwa percepatan pembahasan BBL merupakan bentuk rasa hormat kepada ribuan saudara laki-laki Muslim yang terkena dampak krisis lima bulan di Marawi. Sementara itu, Duterte mengatakan bahwa BBL akan membantu meningkatkan perdamaian di Mindanao karena pemerintah memulai rehabilitasi Kota Marawi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika