Selasa 12 Dec 2017 10:59 WIB

Kepala Perwakilan RI Eropa Timur Bahas Isu Khusus

Pada 27-28 November 2017 telah berlangsung pertemuan konsultasi bagi para Kepala Perwakilan (Keppri) RI di Wilayah Eropa Timur bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Warsawa.
Foto: Istimewa
Pada 27-28 November 2017 telah berlangsung pertemuan konsultasi bagi para Kepala Perwakilan (Keppri) RI di Wilayah Eropa Timur bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Warsawa.

REPUBLIKA.CO.ID, WARSAWA -- Pada 27-28 November 2017 telah berlangsung pertemuan konsultasi bagi para Kepala Perwakilan (Keppri) RI di Wilayah Eropa Timur bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Warsawa.

Pertemuan dihadiri 12 Keppri, yaitu dari negara Bosnia dan Herzegovina (KBRI Sarajevo), Bulgaria (KBRI Sofia), Federasi Rusia (KBRI Moskow), Finlandia (KBRI Helsinki), Kroasia (KBRI Zagreb), Republik Ceko (KBRI Praha), Serbia (KBRI Beograd), Slovakia (KBRI Bratislava), Hungaria (KBRI Budapest), Swedia (KBRI Stockholm), Ukraina (KBRI Kiev), dan Polandia (KBRI Warsawa).

Pertemuan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir yang turut didampingi oleh pejabat Kemenlu lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Mayerfas, Staf Ahli Isu-Isu Strategis Djauhari Oratmangun dan Direktur Eropa III, Ardian Wicaksono.

Pada pertemuan yang berlangsung selama dua hari tersebut, Wamenlu membahas beberapa isu-isu khusus, yaitu

1. Pelaksanaan tugas KBRI agar dapat memperhatikan sinergi antara perwakilan dan pusat untuk mendorong kegiatan yang bersifat result oriented;

2. Peningkatan turisme dengan melakukan promosi pariwisata yang tidak sekedar event oriented. Potensi pariwisata Indonesia yang menawarkan keindahan alam, sensory wonders, keberagaman budaya dan eksplorasi alam dapat dikemas dan disesuaikan dengan karakter wisatawan, contoh wisatawan Swedia yang cenderung mencari wisata budaya dan pantai.

Konektivitas penerbangan dari kawasan Eropa Timur, Tengah dan kawasan Nordik dapat dimanfaatkan untuk mendatangkan wisatawan sehingga target 20 juta wisatawan pada tahun 2019 dapat tercapai;

3. Diplomasi ekonomi dimana perwakilan sebagai ujung tombak pemasaran dan promosi Indonesia. Perjanjian perdagangan bilateral Prefential Trade Agreement, Free Trade Agreement (FTA) dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang segera harus dituntaskan untuk menghilangkan kendala tim perunding dan prioritas dari Kemendag. Pengupayaan pembentukan business council antara Indonesia dengan negara akreditasi serta pendekatan dengan asosiasi pengusaha seperti APINDO juga merupakan langkah lain untuk memudahkan penggalangan pelaku bisnis dalam hal matchmaking dan promosi perdagangan;

4. Peran KBRI dalam memprioritaskan perlindungan terhadap WNI di masing-asing negara akreditasi dan pengupayaan bebas visa bagi WNI pemegang paspor biasa.

Di samping itu, Wamenlu juga menekankan penanganan isu kelapa sawit/crude palm oil (CPO) di Uni Eropa yang dikaitkan dengan isu Sustainable Development Goals (SDGs). Promosi CPO menjadi prioritas karena memberikan konstribusi bagi ekonomi nasional yang signifikan dan keterlibatan tenaga kerja Indonesia. Dengan melakukan kampanye positif yang di dukung dengan kajian akademis dari kalangan ahli mapun akademisi asing diharapkan dapat membantu dukungan terhadap perdagangan CPO di UE dengan tetap mengikuti perkembangan negosiasi RI-UE terkait CEPA.

Dalam kunjungannya ke Warsawa, Wamenlu RI juga berkesempatan melaksanakan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri Polandia,  Marek Magierowski dalam jamuan makan siang dan melakukan kunjungan kehormatan kepada Ketua Senat Polandia, Stanisław Karczewski. Malam harinya KBRI Warsawa mangadakan jamuan cocktail yang dihadiri oleh kalangan pejabat pemerintahan, parlemen dan kalangan bisnis Polandia untuk mendengar secara langsung dari pimpinan Kemlu mengenai prospek Indonesia ke depan.

Selain melakukan pertemuan koordinasi tersebut, Wamenlu juga turut menghadiri jamuan makan siang dengan Wakil Menteri Luar Negeri Polandia. Dalam pertemuan bilateral ini, dibahas pokok-pokok pembicaraan antara lain mengenai kerja sama ekonomi dalam bidang pertahanan dan maritim dimana Polandia mengharapkan tenaga kerja terampil dari Indonesia untuk memasuki pasar kerja Polandia.

Untuk tawaran dari Polandia ini Wamenlu RI berjanji akan membicarakannya dengan BNP2TKI. Isu lain yang juga dibahas adalah kerja sama eksplorasi 2000 miles di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan niat Polandia untuk membangun smelter di wilayah Indonesia.

Kesepakatan untuk mengadakan Sidang Komisi Bersama Indonesia – Polandia di Jakarta pada 2018 disertai dengan kegiatan Interfaith Dialogue yang akan dipimpin pejabat setingkat Wamenlu. Pembahasan mengenai situasi keamanan di Timur Tengah dan dinamika politik di Arab Saudi serta peran Indonesia dalam Rakhine State, isu terorisme di Marawi dan FTA tidak luput dari pembahasan yang berlangsung cukup ramah.

Perlunya pembahasan regulasi di Indonesia untuk kerja sama aqua culture dan minat Polandia mengekspor sepeda merk Cross ke Indonesia dan maupun ekspor dalam bidang pangan seperti daging sapi. Polandia juga mengharapkan Indonesia dapat memenuhi kebutuhan ikan bagi Polandia. Moh Fachir juga sempat mengunjungi Ketua Senat Polandia, sebagai kunjungan balasan pada waktu beliau berkunjung ke Indonesia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement