Kamis 14 Dec 2017 18:15 WIB

Menlu Retno Minta Uni Eropa tak Ikuti Jejak AS

Rep: Marniati/ Red: Teguh Firmansyah
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dan Komisioner Uni Eropa untuk urusan Luar Negeri dan Pertahanan, Federica Mogherini.
Foto: Kementerian Luar Negari.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dan Komisioner Uni Eropa untuk urusan Luar Negeri dan Pertahanan, Federica Mogherini.

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSELSS -- Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menggelar pertemuan bilateral dengan Komisioner Uni Eropa untuk urusan Luar Negeri dan Pertahanan, Federica Mogherini. Pertemuan digelar setelah menghadiri KTT Luar Biasa OKI di Istanbul.

Dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id,Kamis (14/12), pertemuan ini sebagai upaya untuk memperkuat perjuangan diplomasi Palestina.

"Indonesia mengharapkan negara-negara Uni Eropa untuk tidak mengikuti jejak unilateral Amerika Serikat mengenai status Yerusalem," ujar Menlu RI kepada Komisioner Mogherini, saat melakukan pertemuan bilateral di Kantor Komisioner Uni Eropa, Kamis pagi. (14/12)

Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan harapannya kepada negara-negara Uni Eropa, yang menjunjung tinggi hukum dan norma internasional, untuk tetap berpegang kepada keputusan status quo yang telah ditetapkan PBB mengenai status Yerusalem. Menlu RI juga meminta agar semua negara-negara Uni Eropa dapat mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI juga menyampaikan hasil-hasil dari KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina. Ia mengatakan anggota OKI bersatu dan tegas mengecam serta menolak keputusan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Menlu RI juga mengajak Uni Eropa untuk mendukung Palestina melalui berbagai bantuan kemanusiaan, ekonomi dan peningkatan kapasitas. Hal ini penting, agar baik Pemerintah dan rakyat Palestina dapat meningkatkan kapsitasnya dalam memerintah negaranya sendiri.

Selain isu Palestina, Menlu RI dan Komisioner UE juga membahas perkembangan di Rakhine State. Dalam kaitan ini Menlu RI dan Komisioner UE mengharapkan agar perjanjian antara Bangladesh dan Myanmar mengenai pemulangan pengungsi dapat segera diimplementasi.

Indonesia memiliki kemitraan strategis dengan Uni Eropa. Kedua pihak memiliki shared interests and values antara lain terkait dengan demokrasi, toleransi, human rights, pluralisme, lingkungan hidup dan regional integration/multilateralism. Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang memiliki Partnership and Cooperation Agreement (PCA) dengan Uni Eropa pada 2016.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement