REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Pemerintah Myanmar dilaporkan telah siap untuk menerima kembali ratusan ribu pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh sekaligus melaksanakan rekomendasi Kofi Annan. Hal ini diungkapkan juru bicara kepresidenan Bangladesh Joynal Abedin.
Abedin mengungkapkan Menteri Dalam Negeri Myanmar Kyaw Swe telah menemui Presiden Bangladesh Abdul Hamid di Dhaka. "Menteri Kyaw Swe mengatakan kepada Presiden Abdul Hamid bahwa Myanmar siap untuk mengambil kembali (pengungsi) Rohingya berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani kedua negara akhir tahun lalu," kata Abedin dalam sebuah pernyataan pada Jumat (16/2).
Ia pun mengutip pernyataan Kyaw Swe yang mengatakan bahwa Myanmar akan melaksanakan rekomendasi yang telah diterbitkan sebuah komisi yang dipimpin oleh mantan sekretaris jenderal PBB Koffi Annan. Hal ini, akan didiskusikan lebih lanjut dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abdul Hassan Mahmud Ali.
Kekerasan terhadap etnis Rohingya kembali terjadi pada Agustus 2017. Saat itu, militer Myanmar menggelar operasi di negara bagian Rakhine untuk memburu gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) yang sebelumnya dilaporkan menyerang tentara pos perbatasan Myanmar.
Namun alih-alih memburu gerilyawan, pasukan keamanan Myanmar justru menyerang seluruh penduduk sipil di Rakhine secara brutal. Tentara Myanmar dilaporkan memberondong penduduk dengan tembakan, kemudian membakar permukiman mereka.
Kebrutalan ini tak pelak membuat penduduk Rakhine, yang mayoritas adalah Rohingya, melarikan diri ke Bangladesh. Lebih dari setengah juta Rohingya saat ini hidup di tenda-tenda pengungsian di Bangladesh.
Pada November 2017, Myanmar dan Bangladesh mencapai kesepakatan repatriasi pengungsi Rohingya. Kendati demikian, berdasarkan laporan badan pengungsi PBB, UNHCR, banyak pengungsi yang masih ragu dan segan untuk kembali ke Rakhine. Mereka mengaku masih takut kebrutalan militer Myammar pada Agustus 2017 terulang kembali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
