REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta Rusia untuk segera mengakhiri serangan di Suriah. Ini menyusul veto yang diberikan pemerintahan Vladimir Putin terhadap resolusi gencatan senjata saat rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Jerman dan Prancis meminta untuk segera dilakukan penghentian sementara konflik melalui gencatan senjata untuk memberikan akses dan evakuasi medis, seperti yang dikehendaki PBB," kata pernyataan bersama Macron and Merkel.
Rusia menolak resolusi gencatan senjata yang digaungkan dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Resolusi mengusulkan 30 hari gencatan senjata di Ghouta Timur. Rusia menilai, resolusi yang diajukan oleh Swedia dan Kuwait itu sangat tidak realistis.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintahan Presiden Vladimir Putin kembali menegaskan dukungan mereka kepada Presiden Suriah Bashar al Assad. Prancis dan Jerman meminta Rusia untuk membantu menghentikan bombardir yang dilakukan militer Suriah di kawasan tersebut.
"Prancis dan Jerman menilai Rusia bertanggung jawab atas konflik yang terjadi di kawasan saat ini," kata pernyataan tersebut.
(Baca: Uni Eropa: Rusia dan Iran Biarkan Kebrutalan Assad)
Presiden Uni Eropa (UE) Donald Tusk menilai rezim Bashar al Assad menyerang secara brutal semua warga termasuk pria, wanita hingga anak-anak. Dia menyebut Rusia dan Iran bertanggung jawab karena membiarkan hal tersebut terjadi. Dia juga mendesak untuk segera dilakukan gencatan senjata.
Sebagai anggota tetap dewan keamanan PBB, RUsia memiliki hak untuk memberikan veto terhadap setiap resolusi yang dilayangkan. Rusia kerap menjatuhkan veto tersebut jika resolusi yang diberikan merugikan Presiden Assad. Dalam sidang itu, Rusia mengaku siap untuk mendukung resolusi namun jika beberapa syarat dipenuhi.
"Tidak ada jaminan jika pemberontak tidak akan kembali menembaki warga di Damaskus, itu sebabnya resolusi perlu lebih efisien. Dan kami telah memiliki formula untuk mewujudkan gencatan senjata berdasarkan garansi bagi warga di dalam atau diluar kawasan Ghouta Timur," kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
