REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA - Presiden Barack Obama mengatakan pada Jumat (18/11) dia akan mengutus Hillary Clinton ke Myanmar bulan depan sebagai lawatan pertama seorang menteri luar negeri AS selama 50 tahun terakhir. Kunjungan itu dalam rangka mendorong "langkah" reformasi ke arah demokrasi.
Pengumuman lawatan bersejarah itu, mulai 1 Desember, muncul setelah partai pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi menyatakan pihaknya akan kembali ke arena politik resmi Myanmar setelah bertahun-tahun termarjinalisasi di bawah pemerintahan militer.
Obama mengatakan dia membuat keputusan untuk mengutus Menlu Hillary ke Myanmar setelah berbicara langsung dengan Suu Kyi, peraih Hadiah Nobel, untuk pertama kali lewat telefon dari pesawat Air Force One pada Kamis (17/11).
Sejak pemilihan setahun lalu, pemerintahan sipil yang baru telah mengejutkan para pengamat karena mengadakan pembicaraan langsung dengan Suu Kyi.
Tak hanya itu pemerintah baru Myanmar juga membebaskan 200 pembangkang dan membekukan pekerjaan pembangunan dam raksasa.
"Semalam saya bicara dengan Auang San Suu Kyi langsung dan membenarkan ia mendukung keterlibatan Amerika untuk mendorong proses ini begerak maju," kata Obama di forum pertemuan puncak Asia di Bali.
Obama mengatakan bahwa setelah "bertahun-tahun dalam kegelapan", kami melihat ada "langkah-langkah" kemajuan dalam beberapa pekan terakhir.
Ny. Clinton akan "menjajaki" apakah AS dapat memberdayakan transisi positif di Burma," kata Obama, menggunakan nama lama negara itu. "Kemungkinan itu akan bergantung pada pemerintah Burma untuk mengambil tindakan konkret."
"Jika gagal melakukan reformasi, Burma akan menghadapi sanksi dan isolasi," katanya.
Para pejabat AS mengatakan Menlu Hillary akan mengunjungi Naypyidaw dan kota utama Yangon dalam lawatan dua hari. Pengumuman Obama itu adalah langkah yang paling penting dalam kebijakan AS atas Myanmar dalam bertahun-tahun.
Pasalnya selama beberapa dekade AS menggunakan sanksi untuk mengisolasi negara itu karena pelanggaran hak asasi manusia oleh para jendral yang menolak mengubah negara itu ke arah demokrasi.
Sebelumnya diberitakan para pemimpin negara anggota ASEAN menyetujui Myanmar menjadi Ketua ASEAN pada 2014, kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di lokasi KTT ASEAN ke-19, Nusa Dua, Bali, Kamis malam (17/11).
"Atas rekomendasi para Menlu, para Kepala Negara secara bulat mendukung keketuaan ASEAN oleh Myanmar pada 2014," kata Marty kepada wartawan seusai mengikuti rangkaian kegiatan pertemuan pemimpin ASEAN.
Marty menjelaskan, kesepakatan itu dicapai dalam serangkaian pertemuan para kepala negara/pemerintahan ASEAN yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari pertama pelaksanaan KTT.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
