REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Sikap 'legowo' diperlihatkan komunitas Muslim Sri Lanka dalam memandang persoalan makanan halal yang menyeret persengketaan dengan umat agama lain. Umat Islam di negara tersebut mempersilahkan pemerintah untuk memutuskan apa yang terbaik soal masalah tersebut.

Sengketa makanan halal ini bermula ketika kelompok Buddha garis keras atau lebih dikenal 'Bodu Bala Sena' menyerukan larangan penjualan makanan halal di Sri Lanka. Mereka juga meminta umat Islam untuk menyingkirkan semua makanan halal hingga akhir Maret nanti. Menurut kelompok tersebut, ketersediaan makanan halal mengindikasikan ada pemaksaan umat Buddha untuk mengkonsumsi makanan halal.

Apa yang dilakukan kelompok tersebut sekaligus melengkapi kampanye anti-Islam yang dilakukan sebelumnya. Pada Juni 2012, sekitar 200 demonstran menyerukan penutupan masjid.  Mereka juga menganggu umat Islam yang tengah melaksanakan shalat di sebuah masjid.

Ketua Dewan Ulama Sri Lanka (ACJU), Rizwe Mufhti mengatakan para ulama dan umat Islam tidak menginginkan sengketa ini akan merusak perdamaian dan harmonisasi etnis di Sri Langka. "Kami tidak akan mewajibkan makanan yang dijual di supermarket untuk menyertakan sertifikat halal," kata dia seperti dikutip dari Zee News, Selasa (12/3).

Menurut Rizwe, nantinya setiap produk halal hanya akan ditawarkan kepada Muslim. Demikian pula dengan sertifikasi. ACJU hanya akan mengeluarkan sertifikasi halal secara gratis kepada eksportir yang meminta.

Secara terpisah, Kamar Dagang Sri Lanka menyatakan sampai semua produk itu ditarik, pasar akan masih memiliki produk halal. Untuk mempercepat proses itu, produsen diminta menghilangkan produk halal yang akan dilepas ke pasar.

Putusan tersebut merupakan jawaban pemerintahaan Presiden Mahinda Rajapaksa. Ia sebelumnya membentuk komite yang dimaksudkan untuk mencari solusi dari masalah makanan halal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika