REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON -- Status pailit Kota Detroit mendapat perhatian dari Gedung Putih. Namun, Washington justru pesimistis dapat menyelamatkan perekonomian kota yang bertumpu pada industri otomotif tersebut.
Wakil Presiden AS Joe Biden mengatakan, saat ini Gedung Putih tengah berusaha mencari jalan untuk membantu Detroit. Namun, ia tak yakin usaha apa yang akan ditempuh pemerintah."Bisakah kita membantu Detroit? Kami tidak tahu," ujarnya di Gedung Putih, seperti dilansir AP, Sabtu (20/7).
Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Jay Carney menolak opsi bailout dari pemerintah AS untuk Detroit. Meski begitu, ia mengungkapkan, dari beberapa opsi yang diajukan ada beberapa titik terang yang bisa menjadi harapan.
Menurut Carney, masalah kepailitan yang saat ini tengah dihadapi Detroit harusnya diselesaikan sendiri oleh pemerintah kota dan kreditur. Para pejabat tinggi Gedung Tinggi, lanjut dia, saat ini tengah membentuk tim dan berupaya mencarikan jalan untuk membantu masalah yang tengah dihadapi Detroit.
Tim terdiri dari penasihat senior Presiden Obama, Valerie Jarret, Kepala Dewan Ekonomi Nasional Gene Sperling, dan Sekretaris Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Shaun Donovan. "Kami jelas khawatir. Tapi, kami sedang berusaha menanganinya," ungkap Carney.
Di awal masa jabatannya, Presiden Obama telah mengagendakan penyelamatan industri otomotif Detroit sebagai salah satu prioritas dalam program kerjanya.
Detroit mengajukan status pailit di pengadilan pada Kamis (18/7). Kondisi ini langsung menjadi masalah keuangan terparah dalam sejarah AS.
Perintahkan pencabutan
Salah seorang hakim Negara Bagian Michigan, AS, Rosemarie Aquilina, memerintahkan pengajuan status bangkrut yang diajukan Kota Detroit segera dicabut. Aquilina yang menjadi hakim di Ingham County Circuit Court mengatakan pengajuan status pailit kota berpopulasi 5,2 juta jiwa ini melanggar konstitusi Michigan.
Menurutnya, berdasarkan hukum Michigan tahun 2012, Gubernur Michigan memiliki kekuatan untuk menyetujui status wilayah pailit. Namun, Aquilina menjelaskan, gubernur tidak memiliki legitimasi untuk mengutak-atik dana pensiun.
Pengajuan pailit, kata dia, akan merusak sistem dana pensiun. “Hal itu melanggar hak-hak pekerja dan pensiunan," ungkapnya, seperti dilansir Aljazirah, Sabtu (20/7).
Manajer Darurat Kota Detroit Kevyn Orr mengungkapkan, karena adanya pengajuan status pailit ini, akan ada 20 ribu pensiunan dan 97 ribu pekerja yang merugi. "Namun, ada 700 ribu warga yang butuh respons cepat demi penyelamatan kota ini," ungkapnya.
Diakui Orr, proses pengajuan pailit di pengadilan akan berlangsung berlarut-larut. Pengadilan harus membuktikan apakah Detroit tak memiliki opsi lain sebelum pengajuan pailit.
Namun, Orr meyakini tidak ada jalan lain bagi kota yang dulu pernah menjadi magnet perekonomian AS tersebut. Hal itu dikuatkan lembaga pemeringkat Fitch yang menyebut Detroit tidak akan mampu melakukan pembayaran penuh dan tepat waktu terhadap seluruh kreditnya yang mencapai Rp 182,7 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
