REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah junta Thailand membatalkan acara yang diselenggarakan organisasi Human Right Watch, Jumat (26/6). Kelompok yang berbasis di New York itu rencananya akan merilis laporan tentang penganiayaan etnis minoritas oleh pemerintah Vietnam pada acara tersebut.
Dalam pernyataan, polisi Thailand mengatakan acara di Foreign Correspondents Club of Thailand (FCCT) tersebut mengancam hubungan dua negara.
"Acara akan berimbas pada keamanan negara atau persahabatan dan kerjasama antara Thailand dan Vietnam," katanya seperti dikutip Guardian.
Ini adalah acara ketiga yang dibatalkan pemerintah junta dalam satu bulan terakhir, termasuk seminar tentang kondisi HAM di Thailand. Puluhan polisi tampak berjaga di FCCT dengan truk polisi parkir di sekitarnya.
Pihak FCCT mengatakan polisi membawa perintah tertulis untuk membatalkan acara HRW agar laporan 33 halaman itu tidak diluncurkan. Laporan itu sebenarnya sudah ada di situs HRW dan dikirimkan pada jurnalis-jurnalis melalui surat elektronik.
Peneliti senior HRW di Asia, Sunai Phasuk mengaku kecewa. Ia menilai ini adalah tanda bahwa organisasi HAM tidak lagi bebas memberitakan dan melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi, terutama di Asia Tenggara.
"Thailand sekarang dikenal sebagai pembela pelanggar HAM di Asia Tenggara," ujarnya.
Menurut Phasuk ini malah merugikan pemerintah militer karena merusak reputasi Thailand di mata dunia. Laporan tersebut, berisi tentang imbauan agar pemerintah Vietnam mengakhiri praktik dan kebijakan yang menekan minoritas etnis Montagnards.
Vietnam menilai kepercayaan dan praktik agama etnis Montagnards, seperti Protestanisme De Ga dan Katolikisme Ha Mon bukan lah ajaran agama. HRW mengatakan etnis ini mengalami intimidasi, penahanan dan pelecehan sehingga ratusan diantara mereka terpaksa melarikan diri.
Pemerintah Vietnam disebut-sebut mengeluarkan pernyataan bahwa mereka adalah 'setan'. Sementara, pemerintah Vietnam tidak berkomentar terkait laporan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
