REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Kementerian Luar Negeri Cina tidak berniat mengubah status klaim kewilayahan yang ada di Laut Cina Selatan dengan mercusuar-mercusuar yang baru dibangun pada Selasa (20/10).
Beijing menyatakan bahwa pihaknya sudah memiliki "kedaulatan yang tak dapat dipersengketakan" di perairan yang diperselisihkan itu. Cina mengatakan mercusuar-mercusuarnya di Cuarteron Reef dan Johnson South Reef di Kepulauan Spratly akan membantu keamanan navigasi, tetapi para ahli dan diplomat menyebutnya suatu langkah untuk menunjang klaim-klaim teritorial Beijing.
Cina mengklaim sebagian besar perairan dari perairan kaya minyak itu yang terletak di Laut Cina Selatan. Kapal-kapal dengan membawa produk untuk perdagangan bernilai sekitar 5 triliun dolar AS melewati perairan itu tiap tahun. Tetapi klaim itu bertumpang tindih dengan klaim oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.
Pada Senin, Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan mercusuar-mercusuar itu "jelas bertujuan untuk mengubah kondisi aktual" dan bahwa Manila tak akan menerima "aksi-aksi sepihak sebagai fait accompli".
Wanita juru bicara Kemenlu Cina Hua Chunying membela bangunan tersebut dengan menyatakan keberadaannya di dalam wilayah kedaulatan Cina dan mengatakan mereka tak mempunyai hubungan dengan komentar sejumlah orang yang Cina berusaha perkuat cengkeramannya atas pulau-pulau itu.
"Saya ingin tekankan bahwa Cina tak punya kedaulatan yang diperselisihkan di Kepulauaun Nansha dan perairan sekitarnya," kata Hua, menggunakan nama Cina bagi Spratly. "Kami sama sekali tidak perlu membangun mercusuar untuk memperkuat klaim kedaulatan kami." "Tak ada isu mengubah status quo," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
