REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Surat terbuka meminta Presiden Cina XI Jinping mengundurkan diri dinilai sebagai protes pada kebebasan berbicara di Cina. Liputan media Cina daratan biasanya terbatas pada laporan rapat, pidato atau berita penuh pujian.
Namun surat terbuka tersebut berisi kemarahan atas sentralisasi wewenang, kesalahan penanganan ekonomi dan ketatnya kontrol ideologis. (Surat Perintah Pengunduran Diri Xi Jinping Beredar, 17 Orang Ditahan).
"Karena pengumpulan semua kekuasaan ke tangan Anda (presiden) sendiri dan membuat keputusan langsung, kita sekarang menghadapi masalah yang belum pernah terjadi sebelumya dan krisis di semua bidang politik, ekonomi, ideologi, dan budaya," kata surat tersebut dilansir dari NDTV.
Beberapa pengamat mencatat, kejadian ini muncul bersama kritik vokal lain dari kebijakan Presiden Xi terhadap kontrol media. Xi telah memperketat kontrol pada media sejak berkuasa pada 2012. Bulan lalu, Xi berkunjung ke kantor televisi dan surat kabar yang dikelola negara dan mendesak para wartawan untuk mencerminkan kehendak partai.
Seorang taipan properti Ren Zhiqiang yang memiliki banyak pengikut di media sosial mengecam kunjungan Presiden Xi ke media. Tak lama, akun Weibo-nya segera dihapus. Ia pun diserang oleh media yang dikendalikan partai dengan alasan memberi pengaruh buruk.
Seorang profesor hukum dari Universitas Peking Zhang Qianfan melihat semua ini sebagai gema yang meresahkan dari era lain. "Ada upaya terus menerus untk memutar waktu, untuk menggunakan beberapa taktik Mao yang digunakan dalam Revolusi Kebudayaan terhadap intelektual atau melawan rival politiknya," kata dia.
Namun menurutnya, saat ini lebih banyak orang memiliki sarana untuk melawan kekuatan-kekuatan yang menekan dan mengawasi. "Dengan perkembangan internet, menjadi jauh lebih sulit untuk memaksa orang untuk menutup mulut mereka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
