REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menyatakan kemenangannya pada Ahad (10/7) dalam pemilihan umum. Pemerintahan koalisinya mempertahankan kekuasaan dan oposisi Partai Buruh mengakui kekalahannya.
Penghitungan suara saat ini berjalan pada hari kedelapan, dengan koalisi Turnbull diperkirakan merebut dua dari lima kursi, yang masih diperebutkan. Hal itu menyebabkan mereka mampu membentuk pemerintahan mayoritas setelah mendapatkan 74 kursi dari 150 kursi majelis rendah yang diperebutkan.
"Kami menang pemilihan umum. Kami melewati pemilihan umum ini dengan mempertandingkan pendapat, masalah kebijakan, prinsip dan kami melakukannya dengan damai dan itu yang harus kami rayakan," kata Turnbull dalam jumpa pers di Sydney.
Meskipun dia diperkirakan membentuk pemerintahan mayoritas, pertaruhan Turnbull dalam meminta pemilihan umum itu berbalik dengan buruk, dengan pembelokan ke arah Partai Buruh dan peningkatan hasil pada partai kecil dan independen. Kemenangan Turnbull dengan selisih sedikit di atas Partai Buruh menyebabkannya diperkirakan terpaksa bergantung kepada pihak independen yang mendapatkan lima kursi.
Itu memicu pertanyaan terkait seberapa efektif pemerintahannya dalam jangka panjang. Partai buruh yang mendapatkan 69 kursi menyatakan kekalahannya. "Sudah jelas Turnbull beserta koalisinya akan membentuk sebuah pemerintahan," kata pemimpinnya Bill Shorten dalam jumpa pers.
Partai Buruh berjanji tidak terlalu mengganggu parlemen baru, meskipun pihaknya dengan beberapa kalangan independen menentang banyak agenda kerja dan pertumbuhan koalisi itu.
"Kami perlu memastikan seluruh pelayanan utama pemerintah diberikan, dan pada saat yang sama, kami harus memastikan kami membawa anggaran kembali ke titik seimbang," kata Turnbull.
Jalan legislatif yang dulit setelah pemilu itu dapat memaksa adanya perubahan terhadap sejumlah ketentuan yang diajukan, sejumlah tokoh pemerintah mengatakan. "Tidak boleh ada seorangpun dari kami yang tidak peka terhadap pandangan publik terhadap sejumlah isu, termasuk terkait pensiun," kata Menteri Imigrasi Peter Dutton kepada surat kabar Daily Telegraph, mengacu kepada keringanan pajak bagi dana pensiun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
