REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Najib Razak akan mendapat kewenangan baru terkait urusan keamanan, pada Senin (25/7), di tengah aksi protes yang direncanakan untuk memintanya mundur. Sebuah kebijakan baru Dewan Keamanan Nasional (NSC) akan memungkinkan Najib menempatkan pasukan di daerah yang dianggapnya 'tak aman'.
Kebijakan baru NSC yang mulai berlaku pada 1 Agustus akan memungkinkan Najib menunjuk sebuah wilayah sebagai area keamanan. Di sana Najib memiliki kewenangan menempatkan pasukan untuk memburu setiap individu dan memeriksa kendaraan tanpa surat perintah. Undang-undang baru ini juga memungkinkan penyidik membebaskan pemeriksaan formal pada pembunuhan oleh polisi atau tentara di daerah-daerah itu.
Koalisi Najib mempromosikan hukum itu sebagai sarana untuk melawan ancaman terhadap keamanan di negara mayoritas Muslim itu. Malaysia selama ini telah berupaya melawan kelompok militan radikal.
Namun kritikus mengatakan kewenangan hukum baru itu bisa mengancam hak asasi manusia dan demokrasi di Malaysia. Mereka juga khawatir undang-undang baru ini bisa digunakan untuk membungkam kritik terkait skandal dana negara 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Economic Affairs, Wan Saiful Wan Jan mengatakan yang menjadi perhatian di antara masyarakat sipil dan lainnya adalah karena NSC bisa digunakan untuk melawan apa pun yang bertentangan dengan pemerintah. Ia menambahkan itu bisa memperpanjang aksi unjuk rasa.
"Itu (undang-undang baru) memberikan PM sejumlah kewenangan besar untuk menyatakan zona darurat," katanya.
Hukum yang disahkan pada Desember, mengejutkan oposisi. Hukum diklaim diberlakukan tanpa persetujuan kerajaan adat dari raja Malaysia, yang telah meminta beberapa perubahan.
Tekanan pada Najib untuk mundur meningkat pekan lalu, setelah Departemen Kehakiman AS mengajukan tuntutan hukum perdata. Mereka menyatakan lebih dari 3,5 miliar dolar AS telah disalahgunakan dari 1MDB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
