Jumat 08 Sep 2017 12:35 WIB

Bangladesh Senang Mendapat Bantuan dari Indonesia

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Gita Amanda
Pengungsi Rohingya menuju pantai setelah berlayar di Teluk Bengal melintasi perbatasan Bangladesh-Myanmar di Teknaf, Bangladesh, Rabu (6/9).
Foto: Mohammad Ponir Hossain/Reuters
Pengungsi Rohingya menuju pantai setelah berlayar di Teluk Bengal melintasi perbatasan Bangladesh-Myanmar di Teknaf, Bangladesh, Rabu (6/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia terus memberikan sejumlah bantuan untuk masyarakat Muslim Rohingya baik yang berada di Myanmar maupun mereka yang sudah berpindah tinggal di Bangladesh. Bantuan ini diharap bisa memperbaiki kondisi sosial mereka yang mendapat banyak ancaman ketika tinggal di Rakhine State.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menugaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk bernegosiasi terkait penanganan konflik kemanusiaan muslim Rohingya. Pemerintah Indonesia pun mengajak negara-negara Asia Tenggara untuk bisa membuka akses bagi‎ masyarakat Rohingya.

"‎Selain ke Myanmar, Menlu juga telah melakukan negosiasi dengan Pemerintah Bangladesh terkait ini (muslim Rohingya)," ujar Pratikno dalam acara Komunikator Politik Partai Golkar, Jumat (8/9).

‎Menlu Retno, lanjut Pratikno, menyebut Pemerintah Bangladesh cukup senang dengan berbagai bantuan yang dikirimkan Pemerintah Indonesia. Bantuan yang dikirim baik dalam bentuk barang maupun uang dianggap sangat membantu Pemerintah Banglades dalam menangani masyarakat Rohingya yang berada di perbatasan Bangladesh-Myanmar.

Menurut Pratikno, sejuah ini banyak negara yang berharap tinggi terharap Indonesia dalam menangai konflik sosial ini. Selain Perdana Menteri Turki, Presiden Jokowi juga telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Australia.

"Harapannya kepada Indonesia memang sangat tinggi karena indonesia bisa dikatakan satu satunya negara yang punya akses ke Rakhine State di Myanmar," ujarnya.

‎Harapanan ini sangat tinggi karena Indonesia bisa dikatakan menjadi negara satu-satunya yang memiliki akses ke Rakhine State di Myanmar. Ini menjadi sangat penting agar mampu mendorong perbaikan kebijakan yang ada di Myanmar.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement