REPUBLIKA.CO.ID ZAMBOANGA CITY - Pemerintah Filipina membantah isi laporan yang baru dikeluarkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNHCHR) PBB. Laporan itu mengkritik dukungan Presiden Filipina Rodrigo Duterte terhadap kebijakan menembak mati pengedar narkoba sebagai bagian dari kampanye perlawanannya terhadap narkoba.
Dalam sebuah pernyataan pers pada Rabu (13/9), Sekretaris Departemen Luar Negeri (DFA) Filipina, Peter Cayetano, mengatakan laporan yang disampaikan Kepala UNHCR Zeid Ra'ad Al Hussein berisi informasi yang keliru.
"Di Filipina, saya sangat prihatin dengan dukungan terbuka Presiden terhadap kebijakan menembak mati tersangka, dan tidak adanya investigasi yang kredibel terhadap laporan ribuan pembunuhan di luar hukum, serta kegagalan untuk mengadili pelaku," ungkap Zeid, Selama sidang ke-36 HRC di Jenewa pada 11 September lalu.
Menurut dia, Mei lalu, Filipina telah memberikan Dewan Hak Asasi Manusia (HRC) semua fakta mengenai kampanye melawan obat-obatan terlarang dalam sebuah laporan. "Dia (Zeid) salah mengkarakterisasi situasi di negara ini dalam laporannya di UNHCR," kata Cayetano, dikutip Anadolu.
Cayetano menepis pernyataan Zein dan mengatakan laporan UNHCR akan seimbang dan akurat jika mengacu pada laporan yang telah mereka berikan. Menurutnya, UNHCR hanya mengandalkan informasi yang tidak dapat dibenarkan.
"Filipina telah berpartisipasi secara aktif dalam Proses Peninjauan Periodik Universal (Universal Periodic Review Process/UPR), dan merupakan salah satu negara pertama yang menjalani peninjauan pada 2008, setelah memperjuangkan pembentukan proses UPR di bawah Mekanisme Dewan HAM PBB," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
