REPUBLIKA.CO.ID, DILI - Timor Leste, negara demokrasi termuda di Asia, akan melantik Mari Alkatiri sebagai Perdana Menteri untuk kedua kalinya. Presiden Timur Leste, Francisco "Lu Olo" Guterres, mengatakan ia berharap pelantikan Alkatiri dapat diadakan pada Jumat (14/9).
"Hari ini saya mengumumkan kepada semua orang bahwa presiden republik ini telah mencalonkan Dr Mari Alkatiri untuk menjadi perdana menteri," kata Guterres, dikutip Aljazirah.
Guterres meminta semua rakyatnya untuk tetap tenang dan mengatakan Alkatiri akan membentuk pemerintah minoritas. "Yang paling penting adalah politisi perlu memikirkan bagaimana menjaga stabilitas pemerintahan di masa depan dan menjamin perdamaian," ungkap Guterres.
Alkatiri, Sekretaris Jenderal Partai Fretilin, adalah Perdana Menteri Timor Leste pertama setelah negara itu merdeka dari Indonesia pada 2002. Dia mundur pada 2006 setelah gelombang kerusuhan terjadi yang dipicu oleh pemecatan 600 tentara.
Timor Leste saat ini tengah menghadapi tantangan berat untuk meningkatkan perekonomian yang lesu, yang sangat bergantung pada minyak dan gas bumi. Fretilin, atau Front Revolusi untuk Timor Leste Merdeka, memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan Juli ini, namun gagal mendapatkan suara mayoritas secara langsung. Partai ini bermaksud untuk membentuk sebuah koalisi dengan Partai Demokrat kecil.
Fretilin telah membentuk koalisi de facto sejak 2015 dengan Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste, sebuah partai yang didirikan oleh mantan pejuang kemerdekaan Xanana Gusmao. Alkatiri, yang merupakan seorang Muslim di negara berpenduduk mayoritas Katolik Roma, menghabiskan beberapa dekade tinggal di pengasingan di Mozambik selama perjuangan kemerdekaan Timor Leste.
Sebagai Perdana Menteri, dia akan menghadapi tekanan untuk meningkatkan produksi minyak di negara kecil itu. Timur Leste berpenduduk 1,3 juta orang dan memiliki angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Turunnya produksi dari ladang minyak dan gas yang ada, ditambah dengan merosotnya harga komoditas, telah menahan ambisinya untuk mengembangkan sektor manufaktur sebagai mesin pembantu pertumbuhan ekonomi.
Australia dan Timor Leste mencapai kesepakatan baru awal bulan ini terkait dengan perbatasan maritim. Keduanya mengakhiri perselisihan yang telah berlangsung selama satu dekade, yang telah menghentikan proyek gas lepas pantai senilai 40 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
