REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton, Kamis, menyeru diakhirinya perpecahan di antara rakyat Palestina, dalam pembicaraan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas.

Sebuah pernyataan dari kantor Ashton mengatakan dia menegaskan kembali dukungan untuk pembangunan negara Palestina dan keperluan bagi rakyat Palestina melakukan rekonsiliasi "sebagai elemen penting bagi kesatuan negara Palestina masa depan dan untuk mencapai solusi dua negara."

Gerakan Islam Hamas dan pesaingnya Fatah, partai Abbas yang memimpin Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat, telah berselisih sejak pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas pada tahun 2007.

Sejak penandatanganan kesepakatan yang dimediasi Mesir pada tahun 2011 mereka telah mencoba untuk menyelesaikan perpecahan mereka.

Kesepakatan Kairo berkomitmen untuk mendirikan sebuah pemerintahan konsensus independen sementara yang akan membuka jalan bagi pemilihan umum parlemen dan presiden dalam waktu 12 bulan.

Namun pelaksanaan kesepakatan itu telah terhenti selama pembentukan pemerintah sementara, dan sebuah kesepakatan pada Februari 2012 yang dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan ditentang oleh anggota Hamas di Gaza.

Selama pembicaraan dengan para pemimpin Uni Eropa pada Rabu, Abbas mendesak Eropa dan perusahaan asing yang lain tidak berhubungan dengan bisnis yang berbasis di permukiman Yahudi.

Abbas mengatakan boikot tidak akan ditujukan pada Israel tetapi hanya ditargetkan pada permukiman yahudi di tanah Palestina yang diduduki di Tepi Barat dan Yerusalem timur.

Seorang pakar hak asasi manusia PBB telah menyebut sejumlah perusahaan internasional utama - termasuk Motorola, Hewlett Packard, Veolia, G4S dan Volvo Group - karena keterlibatan mereka dalam membangun dan mempertahankan permukiman .

Beberapa raksasa ritel Eropa juga mengimpor produk dari Tepi Barat, yang merupakan tempat peternakan besar penghasil buah, sayuran dan bunga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika